Oleh karena itu, Khozin menyarankan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan diskresi atau kewenangan tambahan kepada Otorita IKN agar dapat melakukan penertiban dan penegakan Perda secara lebih efektif.
”Terkait dengan penertiban Perda, mumpung ada Kemendagri mungkin dikasih semacam diskresi tambahan Pak Bas, supaya tidak hanya monitoring ketika siang, tapi malam juga ada aktivitas yang dilindungi oleh aturan,” ujar Khozin.
Murianews, Jakarta – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, menegaskan kawasan IKN saat ini telah steril dari berbagai penyakit masyarakat seperti praktik pekerja seks komersial (PSK) dan judi sabung ayam.
Penegasan ini disampaikan Basuki menanggapi pertanyaan Anggota Komisi II DPR, Muhammad Khozin, terkait unggahan dan pemberitaan mengenai maraknya penyakit masyarakat di kawasan IKN.
”Insya Allah tidak ada pak, sabung ayam juga nggak ada. Terima kasih atas perhatiannya, jadi kami bersama APH (aparat penegak hukum), Ramadhan kemarin masih ada, ada delapan warung remang-remang yang kami robohkan,” kata Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (9/7/2025).
Basuki menjelaskan, informasi mengenai PSK yang beredar di media sosial adalah berita lama yang didaur ulang dan diunggah kembali.
Ia menekankan berbagai isu miring yang disampaikan dalam unggahan tersebut saat ini sudah tidak ada sama sekali di wilayah IKN.
”Saya kira kalau informasi itu adalah yang diulang, jadi ini informasi yang dulu, itu di recycle informasinya, sekarang sudah tidak ada sama sekali,” ujarnya.
Rapat kerja Otorita IKN dan Komisi II DPR tersebut juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian serta jajaran pejabat Kementerian Dalam Negeri.
Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi II DPR, Muhammad Khozin mengatakan, saat ini Otorita IKN belum memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penertiban dan menegakkan peraturan daerah (Perda) dalam upaya mencegah kemunculan kembali berbagai penyakit masyarakat di wilayah IKN.
Kewenangan Kepala Otorita...
Oleh karena itu, Khozin menyarankan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan diskresi atau kewenangan tambahan kepada Otorita IKN agar dapat melakukan penertiban dan penegakan Perda secara lebih efektif.
”Terkait dengan penertiban Perda, mumpung ada Kemendagri mungkin dikasih semacam diskresi tambahan Pak Bas, supaya tidak hanya monitoring ketika siang, tapi malam juga ada aktivitas yang dilindungi oleh aturan,” ujar Khozin.
