Menurut Amran, pemeriksaan terhadap ratusan merek tersebut sudah dimulai sejak Kamis (10/7/2025) lalu.
”Kami sudah terima laporan tanggal 10 Juli dua hari lalu itu telah mulai pemeriksaan. Kami berharap ini ditindak tegas,” ujarnya.
Murianews, Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan jika pihaknya telah mengidentifikasi 212 merek beras oplosan dan tidak memenuhi standar mutu.
Mentan mengatakan jika ratusan merek tersebut akan diumumkan secara bertahap kepada publik, sembari menunggu proses hukum dari aparat terkait.
Temuan ini merupakan hasil pemeriksaan bersama antara Kementerian Pertanian dengan Satuan Tugas (Satgas) Pangan. Saat ini, seluruh temuan tersebut telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut.
”Kepada seluruh saudara, nanti mudah-mudahan ini kami munculkan secara bertahap yang diperiksa. Kami munculkan merek yang tidak sesuai standar,” ujar Mentan dikutip dari Antara, Selasa (15/7/2025).
Ia mengatakan, 212 merek beras oplosan tersebut telah dikirimkan ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Satgas Pangan, serta Jaksa Agung ST Burhanuddin. Amran berharap penanganan dari pihak penegak hukum bisa dilakukan secara cepat dan tegas.
”Semuanya ini yang 212 merek kami sudah kirim ke Pak Kapolri, kemudian Satgas Pangan, dan Pak Jaksa Agung. Mudah-mudahan ini diproses cepat,” tegasnya.
Amran juga mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati saat membeli beras di pasaran. Ia meminta konsumen memperhatikan daftar merek yang akan diumumkan secara bertahap melalui media massa, agar tidak menjadi korban penipuan produk.
”Mohon kepada pembeli perhatikan merek yang dimunculkan di media. Itu nanti kami munculkan secara bertahap. Kami harap ini diketahui seluruh masyarakat Indonesia supaya tidak tertipu dengan mereknya,” kata dia.
Pemeriksaan terus dilakukan...
Menurut Amran, pemeriksaan terhadap ratusan merek tersebut sudah dimulai sejak Kamis (10/7/2025) lalu.
Ia memastikan perusahaan atau pelaku usaha yang terbukti menjual beras oplosan atau tidak sesuai standar akan ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
”Kami sudah terima laporan tanggal 10 Juli dua hari lalu itu telah mulai pemeriksaan. Kami berharap ini ditindak tegas,” ujarnya.
