Pada Maret 2025, OTT dilakukan terhadap anggota DPRD dan pejabat PUPR di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.
Kemudian pada Juni 2025 KPK melakukan OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara.
Selanjutnya pada 7-8 Agustus 2025, KPK melakukan OTT terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
Lalu pada 13 Agustus 2025, OTT KPK menyasar dugaan suap dalam pengelolaan kawasan hutan di Jakarta.
Murianews, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengumumkan status Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer dan 13 orang lainnya yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT).
Pengumuman ini dijadwalkan melalui konferensi pers pada Jumat (22/8/2025) siang.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya akan menjelaskan secara lengkap kronologi penangkapan dan konstruksi perkara yang menjerat para pihak yang diamankan.
”Besok (Jumat 22/8) siang,” ujar Budi, Kamis (21/8/2025) dikutip dari Antara.
Sebelumnya, kabar penangkapan Immanuel Ebenezer telah dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto. OTT ini berkaitan dengan dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Dalam OTT tersebut, KPK berhasil menyita sejumlah barang bukti, termasuk uang dan puluhan kendaraan mewah. Hingga Kamis sore, tercatat ada 22 kendaraan yang terdiri dari mobil dan motor yang disita.
KPK memiliki waktu 1x24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum dari para pihak yang diamankan.
Penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan OTT kelima yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025.
OTT Maret...
Pada Maret 2025, OTT dilakukan terhadap anggota DPRD dan pejabat PUPR di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.
Kemudian pada Juni 2025 KPK melakukan OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara.
Selanjutnya pada 7-8 Agustus 2025, KPK melakukan OTT terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
Lalu pada 13 Agustus 2025, OTT KPK menyasar dugaan suap dalam pengelolaan kawasan hutan di Jakarta.
