Prabowo Lanjutkan Empat Program Stimulus Ekonomi hingga 2026, Apa Aja?

Murianews, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan empat program paket stimulus ekonomi hingga tahun 2026. Keputusan ini diambil untuk menjaga stabilitas perekonomian dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha serta pekerja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan kebijakan ini merupakan hasil rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden.

Pemerintah akan meluncurkan delapan program akselerasi pada 2025, empat di antaranya diperpanjang hingga 2026, dan lima program lainnya difokuskan pada penyerapan tenaga kerja.

”Yang empat program adalah yang akan dilanjutkan di 2026,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, dikutip dari Antara, Senin (15/9/2025).

Empat program stimulus ekonomi yang dipepanjang hingga 2026 yang pertama adalah Insentif PPh Final UMKM. Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen bagi UMKM dengan pendapatan maksimal Rp 4,8 miliar per tahun akan diperpanjang hingga 2029.

Insentif ini diberikan untuk meringankan beban pajak dan menyederhanakan administrasi bagi 542 ribu wajib pajak UMKM yang terdaftar.

Kedua, insentif PPh Pasal 21 Sektor Pariwisata. Perpanjangan insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) yang tahun ini diperluas ke sektor pariwisata, perhotelan, restoran, dan kafe (horeka) akan dilanjutkan hingga tahun 2026.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 480 miliar untuk program ini.

Insentif industri padat karya...

Ketiga, insentif PPh Pasal 21 Industri Padat Karya. Pemerintah juga memperpanjang insentif PPh Pasal 21 DTP hingga 2026 bagi pekerja di sektor padat karya, seperti alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furnitur, kulit, dan barang kulit.

Insentif ini menyasar 1,7 juta pekerja dengan penghasilan maksimal Rp 10 juta per bulan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 800 miliar pada 2025.

Keempat, diskon Iuran Jaminan Sosial. Program diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah juga akan diperluas hingga tahun depan.

Program ini tidak hanya mencakup ojek online dan ojek pangkalan, tetapi juga petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, dan pekerja rumah tangga, dengan target 9,9 juta orang. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan adalah Rp 753 miliar.