Kemudian terakhir, data fiktif, yakni Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima yang tidak aktif atau fiktif.
Murianews, Banjarbaru – Kementerian Sosial (Kemensos) akan memeriksa dan memvalidasi ulang data 12 juta penerima manfaat bantuan sosial (bansos) yang terindikasi salah sasaran.
Temuan ini diungkapkan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf usai memberikan pembekalan bagi pilar sosial di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Selasa (23/9/2025).
Menurut Mensos Saifullah, data tersebut menunjukkan banyak temuan mengejutkan. Penerima bansos ternyata mencakup profesi yang seharusnya tidak berhak, mulai dari pegawai BUMN, dokter, pengacara, hingga anggota TNI dan Polri.
”Kami sedang koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan ground check pada 12 juta penerima bansos ini,” ujar Mensos.
Untuk memastikan validitas data, Kemensos akan mengerahkan lebih dari 33.000 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang tersebar di seluruh daerah.
Mereka akan bertugas mendatangi satu per satu dari 12 juta penerima bansos yang diduga salah sasaran.
Mensos memastikan akan mencabut status penerima manfaat bagi mereka yang tidak layak. Namun, proses ini masih dalam pendalaman data lebih lanjut oleh BPS. Setelah data akurat dan divalidasi, bansos akan dialihkan kepada keluarga yang lebih membutuhkan.
Mensos Saifullah menjelaskan ada tiga jenis kesalahan data yang ditemukan. Pertama, kesalahan dalam penetapan penerima, di mana individu yang tidak layak justru menerima bansos.
Kesalahan penyaluran...
Kedua, Exclusion Error, yakni kesalahan dalam penyaluran, di mana masyarakat yang seharusnya layak menerima justru terlewat dari daftar.
Kemudian terakhir, data fiktif, yakni Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima yang tidak aktif atau fiktif.
