Penyaluran Dana digunakan secara khusus untuk keperluan bidang pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan dalam skala darurat dan mendesak.
Pengelolaan dan Pelaporan dilakukan oleh Pengelola Setempat dan wajib disampaikan kepada publik melalui aplikasi Sapawarga atau Portal Layanan Publik yang disiapkan Pemprov Jabar, disertai penggunaan hashtag resmi.
Murianews, Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, menerbitkan surat edaran yang mengimbau seluruh aparatur sipil negara (ASN), siswa sekolah, hingga masyarakat umum di wilayahnya untuk berdonasi sukarela sebesar Rp 1.000 per hari.
Dedi Mulyadi menamai donasi harian ini dengan nama Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu).
Gerakan ini, yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 149/PMD.03.04/KESRA tertanggal 1 Oktober 2025. Tujuannya untuk memperkuat kesetiakawanan sosial dan gotong royong dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang bersifat darurat dan mendesak di bidang pendidikan dan kesehatan.
”Melalui gerakan rereongan poe ibu ini, kami mengimbau dan mengajak tiap individu ASN, siswa sekolah, dan warga masyarakat untuk menyisihkan Rp 1.000 per hari sebagai bentuk kesetiakawanan sosial dan kesukarelawanan sosial,” tulis Dedi Mulyadi.
Gerakan partisipatif ini diinisiasi Pemprov Jabar dengan berlandaskan semangat gotong royong serta kearifan lokal silih asah, silih asih, dan silih asuh.
Program ini menjadi wadah donasi publik resmi yang prinsip dasarnya adalah dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.
Surat edaran ini ditujukan kepada seluruh bupati/wali kota se-Jabar, Kepala OPD tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, serta seluruh Kantor Wilayah Kemenag Jabar.
Pengumpulan Dana dilakukan melalui rekening khusus yang dibuat di Bank BJB oleh masing-masing instansi/sekolah/lingkungan masyarakat. Nama rekening harus mencantumkan format: #Rereongan Poe Ibu #nama instansi/sekolah/unsur masyarakat.
Bidang pendidikan...
Penyaluran Dana digunakan secara khusus untuk keperluan bidang pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan dalam skala darurat dan mendesak.
Pengelolaan dan Pelaporan dilakukan oleh Pengelola Setempat dan wajib disampaikan kepada publik melalui aplikasi Sapawarga atau Portal Layanan Publik yang disiapkan Pemprov Jabar, disertai penggunaan hashtag resmi.
