Pegawai Terjaring OTT KPK, Ditjen Pajak Ancam Sanksi Pemecatan

Murianews, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bereaksi keras atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pegawainya di Jakarta Utara.

Otoritas pajak menegaskan tidak akan segan menjatuhkan sanksi terberat bagi oknum yang terbukti melanggar integritas.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh komisi antirasuah tersebut.

”Apabila terbukti terjadi pelanggaran, DJP akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemberhentian kepada seluruh pegawai atau pejabat yang terlibat,” tegas Rosmauli dikutip dari Antara, Sabtu (10/1/2026).

Meskipun menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, Rosmauli menekankan bahwa DJP memiliki komitmen zero tolerance terhadap segala bentuk praktik korupsi, gratifikasi, maupun penyalahgunaan wewenang.

Ia memastikan DJP akan bersikap kooperatif dalam membantu penyidikan, termasuk menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan KPK.

”DJP menghormati proses hukum tersebut. Kami juga mengimbau seluruh pegawai untuk terus menjaga integritas dan menjauhi praktik yang bertentangan dengan ketentuan,” tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan bahwa operasi senyap di Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara tersebut berkaitan dengan dugaan suap untuk mengurangi nilai kewajiban pajak.

Suap...

”Suap terkait pengurangan nilai pajak,” kata Fitroh singkat.

Dalam operasi tersebut, tim KPK mengamankan sejumlah pihak yang terdiri dari unsur pegawai pajak serta wajib pajak (WP).

Namun, pihak KPK belum merinci jumlah pasti dan identitas mereka yang terjaring karena proses pemeriksaan intensif masih berlangsung selama 1 x 24 jam.