LBH Ansor Jatim: Kasus Gus Yaqut Tidak Penuhi Unsur Pidana Korupsi

Murianews, Surabaya – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur memberikan kajian hukum mendalam terkait polemik dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan yang menyeret nama mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumasa tau Gus Yaqut.

LBH Ansor menegaskan, persoalan tersebut tidak memenuhi konstruksi hukum tindak pidana korupsi (Tipikor).

Ketua PW LBH Ansor Jatim, Muhammad Syahid mengatakan, penegakan hukum terhadap pejabat publik harus didasarkan pada pembuktian delik yang ketat, bukan atas dasar asumsi atau tekanan opini publik.

”Dalam hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana korupsi bersifat kumulatif. Jika satu unsur saja tidak terpenuhi, maka dugaan korupsi itu gugur secara hukum,” jelas Syahid dikutip dari Kompas.com, Rabu (14/1/2026).

Syahid menjelaskan, merujuk pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor ada tiga unsur utama yang harus terpenuhi secara bersamaan, yakni perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain; Perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang; dan timbulnya kerugian keuangan negara.

LBH Ansor Jatim menilai, poin kerugian negara dalam kasus ini sangat lemah. Syahid menekankan kerugian negara harus bersifat nyata dan pasti (actual loss), bukan sekadar tafsir sepihak.

”Kerugian negara bukan asumsi atau dugaan. Ia harus dibuktikan melalui mekanisme audit resmi oleh lembaga berwenang seperti BPK. Tanpa hasil audit tersebut, unsur kerugian negara belum terpenuhi secara hukum,” tegasnya.

Dari sisi administrasi, LBH Ansor Jatim berpendapat, penetapan kuota haji tambahan memiliki landasan hukum yang kuat, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Kewenangan administratif...

Berdasarkan regulasi tersebut, Menteri Agama memiliki kewenangan administratif untuk mengelola kuota tambahan dari Pemerintah Arab Saudi.

Syahid menilai langkah yang diambil saat itu adalah kewenangan administratif yang sah menurut undang-undang, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai diskresi bebas yang dapat dikriminalisasi.

”Kebijakan adalah wilayah kewenangan administratif. Jika ada perbedaan tafsir, mekanismenya adalah evaluasi politik atau administratif, bukan pemidanaan,” tambah Syahid.

LBH Ansor Jatim mengingatkan para penegak hukum untuk berpegang pada prinsip wetmatig bestuur (pemerintahan yang sah), yang melindungi pejabat publik saat menjalankan tugas berdasarkan perintah undang-undang.

Mereka menekankan agar hukum tidak digunakan sebagai instrumen untuk mengkriminalisasi kebijakan.