ATR Angkat Bicara Soal Pesawat Hilang Kontak Rute Yogyakarta-Makassar

Murianews, Jakarta – Produsen pesawat asal Eropa, ATR, resmi memberikan pernyataan terkait insiden hilang kontaknya pesawat ATR 42-500 yang dioperasikan oleh maskapai Indonesia Air Transport (IAT) pada Sabtu (17/1/2026).

Pesawat tersebut diketahui tengah menempuh rute dari Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, menuju Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar.

Melalui keterangan resminya, Minggu (18/1/2026), pihak ATR menyatakan telah memantau situasi dan siap memberikan pendampingan teknis dalam proses penyelidikan.

”Para spesialis ATR sepenuhnya terlibat untuk mendukung investigasi yang dipimpin oleh otoritas Indonesia dan operator,” tulis manajemen ATR dikutip dari Detik.com.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan rincian kronologi sebelum komunikasi dengan pesawat terputus.

Pesawat dengan nomor registrasi PK-THT tersebut merupakan buatan tahun 2000 dengan nomor seri 611, yang diterbangkan oleh Pilot in Command (PIC) Capten Andy Dahananto.

Pada pukul 04.23 UTC, pesawat mendapat instruksi dari Air Traffic Control (ATC) Makassar untuk memulai pendekatan ke landasan pacu (runway) 21 Bandara Sultan Hasanuddin.

Saat proses pendekatan, radar ATC mendeteksi pesawat tidak berada di jalur yang seharusnya. Petugas ATC kemudian memberikan instruksi koreksi agar pesawat kembali ke jalur pendaratan yang aman.

Putus total...

Setelah penyampaian instruksi lanjutan untuk menyeimbangkan posisi pesawat, komunikasi antara awak pesawat dan ATC tiba-tiba terputus total.

Merespons hilangnya sinyal dan komunikasi secara mendadak, otoritas penerbangan segera menetapkan status darurat DETRESFA (Distress Phase).

Status ini merupakan fase bahaya tertinggi yang menandakan adanya keyakinan bahwa pesawat beserta penumpangnya berada dalam kondisi terancam bahaya serius.

Hingga saat ini, tim SAR gabungan masih berupaya keras menyisir titik koordinat terakhir pesawat di perbatasan Maros-Pangkep. Data manifes mencatat pesawat mengangkut 11 orang, termasuk di antaranya tiga pegawai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).