MUI Desak Presiden Prabowo Tarik Indonesia dari Board of Peace

Murianews, Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi meminta Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk segera keluar dari keanggotaan Board of Peace.

Langkah ini diambil karena forum internasional tersebut dinilai tidak berpihak pada perjuangan kemerdekaan Palestina dan justru melegitimasi posisi Israel.

Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis menegaskan, bergabungnya Indonesia ke dalam forum tersebut merupakan keputusan yang kontradiktif dengan sikap politik luar negeri Indonesia selama ini.

”Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina. Baiknya Pak Prabowo menarik diri saja,” ujar Kiai Cholil dikutip dari laman resmi MUI, Kamis (29/1/2026).

Ada beberapa poin krusial yang mendasari desakan MUI agar Indonesia segera mengundurkan diri dari forum tersebut.

Alasan diantaranya forum ini digagas oleh Presiden AS Donald Trump dan melibatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. MUI menyoroti status Netanyahu sebagai pemimpin negara yang melakukan penjajahan terhadap Palestina.

Tidak hanya itu, Kiai Cholil menyayangkan absennya keterwakilan negara Palestina dalam keanggotaan Board of Peace.

MUI menilai janggal karena Indonesia tetap diwajibkan membayar biaya keanggotaan untuk forum yang dianggap merugikan visi diplomasi nasional.

Perdamaian semu...

Senada dengan Waketum, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, menyebut Board of Peace sebagai bentuk nyata neokolonialisme.

”MUI menegaskan isu Palestina bukan sekadar konflik biasa, melainkan persoalan penjajahan dan pelanggaran sistematis hukum humaniter internasional,” tegas Prof Sudarnoto.

MUI menolak keras skema ”perdamaian semu” yang diatur oleh Donald Trump. Menurut Prof. Sudarnoto, inisiatif apa pun yang tidak menjadikan pengakhiran pendudukan Israel sebagai prasyarat utama hanya akan melanggengkan kolonisasi.

”Keterlibatan Israel sebagai anggota setara, bukan sebagai kekuatan pendudukan (occupying power) yang harus bertanggung jawab, merupakan cacat mendasar dalam struktur Board of Peace,” tambahnya.