Namanya Disebut Yaqut dalam Kasus Kuota Haji, Jokowi Bilang Begini

Murianews, Jakarta – Presiden RI ketujuh Joko Widodo (Jokowi), memberikan tanggapan resmi setelah namanya terseret dalam pusaran kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2024.

Jokowi menegaskan, meskipun kebijakan kuota tambahan tersebut merupakan arahannya, ia tidak pernah memerintahkan menterinya untuk melakukan tindakan korupsi.

Hal ini merespons pernyataan Menteri Agama periode 2020-2024, Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut dalam sebuah siniar pada 15 Januari 2026.

Yaqut menyebutkan bahwa 20 ribu kuota haji tambahan diterima langsung oleh Presiden Jokowi bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menpora Dito Ariotedjo.

”Ya, memang itu kebijakan Presiden. Memang itu arahan dari Presiden,” ujar Jokowi saat memberikan keterangan di Solo, dikutip dari CNN Indonesia Jumat (30/1/2026).

Jokowi mengakui jika dirinya mengambil kebijakan untuk meminta tambahan kuota haji kepada Kerajaan Arab Saudi pada tahun 2024.

Setelah permintaan tersebut dikabulkan, ia menyerahkan sepenuhnya pengelolaan kuota tersebut kepada Kementerian Agama (Kemenag).

Jokowi juga mengaku tidak terkejut jika namanya dikaitkan dalam sejumlah kasus hukum yang muncul di masa kepemimpinannya. Menurutnya, hal itu lumrah terjadi karena setiap program menteri berakar dari kebijakan kepala negara.

Kebijakan Presiden...

”Setiap kasus pasti mengaitkan dengan nama saya, karena apa pun program kerja menteri pasti dari kebijakan Presiden, pasti dari arahan Presiden, dan juga dari perintah-perintah Presiden,” jelasnya.

Meskipun program tersebut lahir dari arahannya, Jokowi memastikan setiap kebijakan dibuat dengan niat baik untuk kepentingan masyarakat. Ia secara tegas membantah adanya instruksi untuk menyalahgunakan wewenang atau anggaran.

”Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan untuk korupsi. Enggak ada,” tegas Jokowi.