Pemutihan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Rp 14,12 T Tunggu Perpres

Murianews, Jakarta – Rencana besar pemerintah untuk menghapuskan tunggakan iuran BPJS Kesehatan kini memasuki babak penentuan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan, pelaksanaan teknis kebijakan tersebut sepenuhnya bergantung pada penerbitan Peraturan Presiden (Perpres).

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Rabu (11/2/2026), Ghufron menegaskan pihak BPJS Kesehatan telah merampungkan seluruh persiapan internal, namun tetap memerlukan payung hukum sebagai landasan eksekusi.

”Semua sudah kami siapkan, tapi gong-nya dan kapannya itu ya kan tergantung Peraturan Presiden, dan itu yang tahu ya tentu Presiden,” ujar Ghufron.

Ghufron membeberkan, BPJS Kesehatan telah menyiapkan enam langkah strategis untuk menyambut kebijakan ini. Persiapan tersebut meliputi penyusunan aturan petunjuk teknis, pendataan peserta yang menunggak, hingga penguatan sistem teknologi informasi (IT).

”(Ketiga) kita siapkan sistem IT-nya Koneksi sistem iuran dengan seluruh channel perbankan dan non-perbankan. Yang sekarang jumlahnya panel payment channel itu sudah lebih dari 1 juta,” imbuh Ghufron.

Selain itu, BPJS tengah mengembangkan website khusus untuk pengecekan status piutang serta menyusun strategi komunikasi agar informasi ini sampai kepada peserta secara akurat.

Namun, Ghufron menggarisbawahi pemutihan tidak akan berlaku seragam bagi semua golongan. Masyarakat miskin yang berada di bawah kategori desil 4 akan mendapatkan pemutihan secara otomatis tanpa persyaratan tambahan.

”Jadi untuk yang miskin dan tidak mampu terutama desil yang tentunya di bawah 4. Nah itu bisa otomatis,” tambah Ghufron.

23 Juta peserta...

BPJS Kesehatan mencatat potensi nilai tunggakan yang akan diputihkan mencapai Rp 14,12 triliun dengan sasaran lebih dari 23 juta peserta.

”Rp14 triliun itu yang piutang, yang kita kalau seandainya semua dibebasin, artinya diputihkan, nah itu sekitar itu. Iya, hitungannya sekitar segitu. Tapi nanti ditunggu aja, karena pemerintah kan akan menyampaikan,” jelas Ghufron.

Berbeda dengan kategori warga miskin, peserta yang menunggak namun berada di luar kategori fakir miskin diwajibkan melalui mekanisme tertentu. Penghapusan tidak serta-merta terjadi, melainkan memerlukan inisiatif dari peserta itu sendiri.

”Dilakukan setelah peserta mengajukan permohonan dan melakukan pembayaran. Jadi ini harus diketahui karena ya kira tidak. Nah tentu sedang peserta yang Sudah meninggal atau yang ganda Itu dihapus,” tutur Ghufron.