Apresiasi Pembaca
Kirimkan apresiasi Anda untuk mendukung jurnalisme bersih dan profesional Murianews.com
Syarat dan Ketentuan
Definisi Apresiasi Pembaca adalah fitur dukungan dari pembaca kepada Murianews.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
Murianews.com tidak berkewajiban memberikan balasan atas kontribusi, namun kami menghargai setiap dukungan yang diberikan.
Murianews, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kesiapannya untuk memantau ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Langkah ini diambil guna memastikan program pemenuhan gizi nasional berjalan transparan dan tepat sasaran.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa peluang pengawasan terhadap 1.179 titik pelayanan tersebut sangat terbuka lebar. Fokus pengawasan direncanakan mencakup seluruh lini, mulai dari tahapan perencanaan anggaran hingga laporan pertanggungjawaban.
”Tentu terbuka kemungkinan untuk pemantauan SPPG ini ya supaya program ini juga bisa optimal memberikan dampak positif atau manfaat bagi masyarakat,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dikutip dari Antara, Kamis (26/2/2026).
Wacana pengawasan ini mengemuka setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) secara resmi meminta lembaga antirasuah tersebut mengintervensi pengelolaan SPPG. Saat ini, KPK tengah melakukan pengkajian mendalam untuk memetakan instrumen pengawasan yang paling efektif.
”Kami telaah poin atau substansi apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan pemantauan ataupun pengawasan,” katanya.
Selain pengawasan internal dari lembaga negara, Budi menekankan pentingnya peran serta publik dalam menjaga integritas program ini.
”Tentu kami semua mengajak juga masyarakat untuk bisa ikut memantau dan mengawasi setiap program yang dijalankan oleh pemerintah,” ujarnya.
Berdasarkan data Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo per 13 Februari 2026, dari total 1.179 unit SPPG, sebanyak 411 unit telah beroperasi dan sisanya sedang dalam tahap persiapan maupun pembangunan yang ditargetkan rampung pada Maret mendatang.
