Arab Saudi Larang Impor Unggas dan Telur dari 40 Negara Termasuk RI

Murianews, Jakarta – Otoritas Obat dan Makanan Arab Saudi (SFDA) resmi mengumumkan kebijakan pengetatan impor produk pangan asal hewan. Arab Saudi memberlakukan larangan total impor produk unggas dan telur dari 40 negara, termasuk Indonesia.

Kebijakan ini diambil sebagai langkah preventif untuk memperkuat keamanan pangan nasional dan mencegah masuknya penyakit hewan menular, seperti flu burung (Highly Pathogenic Avian Influenza/HPAI) dan penyakit Newcastle, ke wilayah kerajaan.

Dikutip dari Saudi Gazette dan Gulf News, Rabu (25/2/2026), SFDA menegaskan bahwa keputusan ini merupakan hasil peninjauan berkala berdasarkan risiko epidemiologis global serta laporan internasional mengenai kesehatan hewan.

Larangan total diberlakukan kepada negara-negara yang dinilai memiliki risiko tinggi wabah penyakit hewan.

Selain Indonesia, daftar 40 negara tersebut mencakup Afghanistan, Jerman, Iran, Taiwan, China, Inggris Raya, Vietnam, Jepang, Korea Selatan, hingga Mesir.

Sementara itu, larangan parsial yang berlaku hanya di provinsi atau kota tertentu, diterapkan pada 16 negara lainnya, termasuk Amerika Serikat, Australia, Prancis, Kanada, Malaysia, dan Filipina.

Meski memberlakukan larangan ketat terhadap unggas hidup dan produk mentah, SFDA memberikan pengecualian untuk produk yang telah melalui proses pengolahan tertentu.

Larangan total tidak berlaku bagi produk unggas atau telur yang telah menjalani perlakuan panas (heat-treatment) yang cukup.

Nonaktifkan...

Proses ini harus terbukti dapat menonaktifkan virus penyebab HPAI maupun penyakit Newcastle. Namun, eksportir tetap diwajibkan menyertakan sertifikasi kesehatan resmi dari otoritas yang diakui di negara asal untuk dapat menembus pasar Arab Saudi.

SFDA menyatakan bahwa daftar negara dalam kebijakan ini bersifat dinamis. Otoritas akan terus memantau perkembangan kesehatan hewan global secara real-time.

”Daftar negara yang dikenai larangan dapat berubah sesuai dengan perkembangan kesehatan hewan global, sehingga ada kemungkinan perubahan atau peninjauan kembali di masa mendatang,” tulis laporan resmi SFDA.