Sajikan Menu Tak Layak, BGN Setop Sementara 47 SPPG

Murianews, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas menyusul adanya laporan mengenai kualitas makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak sesuai standar pemerintah.

Instansi ini memutuskan untuk membekukan sementara aktivitas puluhan titik layanan distribusi gizi di berbagai wilayah.

BGN telah menghentikan sementara operasional 47 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga hari ke-9 Ramadan, menyusul temuan berulang menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak memenuhi standar mutu dan kelayakan konsumsi.

Berdasarkan data Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan per 28 Februari 2026 pukul 11.20 WIB, sebanyak 47 kasus tersebut tersebar di tiga wilayah kerja utama. Rinciannya, Wilayah I mencatat 5 kejadian, Wilayah II sebanyak 30 kejadian, dan Wilayah III terdapat 12 kejadian.

Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang mengatakan, langkah itu dilakukan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian mutu yang tidak bisa ditawar. Menurutnya, aspek keamanan pangan bagi anak-anak merupakan prioritas tertinggi yang tidak dapat dikompromikan.

”Kami tidak mentolerir penyimpangan standar pangan dalam program ini. Setiap temuan langsung ditindak dengan penghentian operasional sementara untuk evaluasi menyeluruh,” ujarnya dikutip dari Antara, Sabtu (28/2/2026).

Nanik menjelaskan, keputusan penghentian sementara ini diambil setelah adanya proses verifikasi lapangan yang ketat dan laporan berjenjang dari tim pengawasan di tiap wilayah.

Evaluasi yang dilakukan tidak hanya menyasar pada produk makanan akhir, tetapi juga mencakup manajemen dapur, rantai distribusi, hingga prosedur kontrol kualitas internal di tiap SPPG.

Asupan gizi...

”Program MBG menyangkut kesehatan anak-anak dan kredibilitas negara dalam menjamin asupan gizi. Karena itu, pengawasan kami lakukan secara ketat dan transparan,” kata Nanik.

Meskipun dalam beberapa kasus makanan yang terindikasi bermasalah telah berhasil ditarik sebelum sempat dikonsumsi oleh siswa, BGN tetap memberikan sanksi tegas.

Sanksi administratif dijatuhkan sebagai bentuk penegakan standar dan pembelajaran sistemik bagi seluruh penyelenggara program di Indonesia.

”SPPG yang disuspend dapat kembali beroperasi setelah seluruh rekomendasi perbaikan dipenuhi dan dinyatakan lolos verifikasi ulang. Kami ingin memastikan kualitas benar-benar terjaga sebelum layanan dibuka kembali,” katanya.