DPR Desak Pemerintah Siapkan Skenario Darurat Haji

Murianews, Jakarta – Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah segera menyusun skenario darurat terkait pembiayaan dan logistik penyelenggaraan ibadah haji.

Langkah antisipatif ini dinilai krusial menyusul meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi mengganggu jadwal serta operasional penerbangan jamaah.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina menegaskan, pemerintah tidak boleh menunda persiapan berbagai opsi mitigasi, mulai dari jalur koordinasi diplomatik hingga kepastian skema pembiayaan darurat.

”Pemerintah harus menyiapkan berbagai opsi sejak sekarang agar kepastian dan keselamatan jemaah tetap terjamin. Kesiapan maskapai dan skema pembiayaan darurat sangat penting sebagai bentuk tanggung jawab negara,” ujar Selly dikutip dari Antara, Selasa (10/3/2026).

Salah satu poin utama yang disoroti adalah potensi jemaah Indonesia yang berjumlah sekitar 210.000 orang bertahan lebih lama di Arab Saudi akibat situasi luar biasa.

Mengingat sebagian besar kontrak layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi hanya berlaku hingga musim haji berakhir, perpanjangan masa tinggal secara mendadak akan menimbulkan beban finansial besar.

Selly mengingatkan agar beban biaya tambahan tersebut tidak serta-merta ditanggung sepenuhnya oleh dana yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) demi menjaga keberlanjutan dana haji jangka panjang.

”Jangan sampai seluruh sumber daya keuangan digunakan untuk menyelamatkan situasi jangka pendek, tetapi pada tahun berikutnya justru tidak tersedia dana yang cukup untuk memberangkatkan jemaah,” tegasnya.

Transportasi...

Selain masalah biaya hidup di tanah suci, sektor transportasi juga menjadi perhatian serius. Jika jalur penerbangan utama terganggu, maskapai seperti Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines kemungkinan harus mengambil rute alternatif yang lebih jauh, misalnya memutar melalui wilayah Afrika.

Perubahan rute ini dipastikan akan meningkatkan biaya operasional secara signifikan. Selly menilai, maskapai asing belum tentu bersedia melakukan penjadwalan ulang tanpa adanya konsekuensi biaya tambahan yang besar.

”Kesiapan negara dalam menghadapi berbagai skenario krisis adalah bagian dari tanggung jawab konstitusional kita terhadap jemaah,” pungkasnya.