Kasus Pemerasan THR Bupati Cilacap, KPK Sita Rp 610 Juta

Murianews, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai Rp 610 juta dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.

Uang tersebut diduga hasil pemerasan terhadap puluhan satuan kerja di lingkungan Pemkab Cilacap untuk keperluan Tunjangan Hari Raya (THR) pribadi dan eksternal.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, praktik lancung ini bermula dari perintah bupati kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Sadmoko Danardono (SAD) untuk menghimpun dana guna ”jatah” Lebaran 2026.

”Tim mengamankan barang bukti dalam bentuk dokumen, barang bukti elektronik, serta uang tunai senilai Rp 610 juta,” ujar Asep Guntur dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (14/3/2026) malam.

Penyelidikan KPK mengungkap adanya strukturisasi dalam pengumpulan uang haram tersebut. Sekda melibatkan tiga asisten daerah, yakni SUM (Asisten I), FER (Asisten II), dan BUD (Asisten III).

Berdasarkan kalkulasi mereka, kebutuhan THR untuk pihak eksternal, termasuk unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dipatok sebesar Rp 515 juta.

Namun, tim ini menetapkan target setoran dari perangkat daerah mencapai Rp 750 juta. Sasaran pungutan mencakup 25 perangkat daerah, 2 RSUD, hingga 20 puskesmas di seluruh Kabupaten Cilacap.

Tawar-menawar...

Ironisnya, proses pemerasan ini diwarnai dengan praktik tawar-menawar. Meski awalnya setiap satuan kerja ditargetkan menyetor Rp 75 juta hingga Rp 100 juta, realisasinya beragam mulai dari Rp 3 juta.

”Ada beberapa perangkat daerah yang pemberiannya diangsur atau terjadi tawar-menawar karena kemungkinan perangkat daerah itu tidak memiliki anggaran,” jelas Asep.

KPK juga menyoroti adanya tekanan birokrasi dalam proses ini. Bupati meminta dana terkumpul paling lambat 13 Maret 2026, sebelum masa libur Lebaran dimulai.

Jika ada perangkat daerah yang membandel atau belum menyetor, para asisten daerah dengan bantuan Kepala Satpol PP dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan akan melakukan penagihan sesuai ruang lingkup wilayahnya masing-masing.