Menaker Terbitkan Edaran WFH Swasta, Ada 5 Poin Penting

Murianews, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli resmi menerbitkan imbauan bagi perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD untuk menerapkan pola kerja dari rumah (work from home/WFH) satu hari dalam sepekan.

Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah fluktuasi ekonomi global.

Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menaker RI Nomor M6 HK04/III/2026 tentang Work From Home dan Program Optimasi Pemanfaatan Energi di Tempat Kerja, yang mulai berlaku per 1 April 2026.

”Pimpinan swasta, BUMN, dan BUMD diimbau menerapkan WFH bagi pekerja selama satu hari dalam satu minggu, disesuaikan dengan kondisi perusahaan dan jam kerja yang diatur secara internal,” ujar Yassierli dalam konferensi pers, Rabu (1/4/2026).

Menaker menekankan lima poin krusial yang harus dipatuhi oleh perusahaan jika ingin menerapkan pola WFH bagi karyawannya.

Pertama, penerapan WFH tidak boleh mengurangi upah, gaji, maupun hak-hak karyawan lainnya.

Kedua, pelaksanaan kerja dari rumah tidak akan memotong jatah cuti tahunan pekerja.

Ketiga, karyawan wajib menjalankan tugas dan kewajibannya secara penuh meski bekerja secara jarak jauh.

Kinerja...

Keempat, perusahaan harus memastikan kinerja dan kualitas layanan tetap berada pada standar yang optimal.

Kelima, jam kerja dan mekanisme teknis diatur sepenuhnya oleh kebijakan masing-masing perusahaan.

Pemerintah menyadari tidak semua sektor pekerjaan dapat dilakukan dari rumah. Oleh karena itu, Menaker menetapkan daftar sektor yang dikecualikan dari imbauan WFH demi menjaga stabilitas layanan publik dan industri, antara lain rumah sakit, klinik, tenaga medis, dan farmasi.

Kemudian pengelolaan BBM, gas, listrik, jalan tol, air bersih, dan pengangkutan sampah, angkutan penumpang, barang, pergudangan, dan jasa pengiriman, pabrik yang memerlukan kehadiran fisik untuk operasional mesin, pasar, pusat perbelanjaan, dan penyedia bahan pokok.

Kebijakan ini bukan tanpa alasan ekonomi yang kuat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebelumnya memproyeksikan bahwa langkah efisiensi melalui WFH ini memiliki dampak fiskal yang signifikan.

”Total pembelanjaan BBM masyarakat berpotensi untuk dihemat hingga sebesar Rp59 triliun,” ungkap Airlangga dalam keterangannya, Selasa (31/3/2026).