Peras Anggota DPR, Empat Pegawai KPK Gadungan Diringkus Polisi
Cholis Anwar
Jumat, 10 April 2026 11:38:00
Apresiasi Pembaca
Kirimkan apresiasi Anda untuk mendukung jurnalisme bersih dan profesional Murianews.com
Syarat dan Ketentuan
Definisi Apresiasi Pembaca adalah fitur dukungan dari pembaca kepada Murianews.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
Murianews.com tidak berkewajiban memberikan balasan atas kontribusi, namun kami menghargai setiap dukungan yang diberikan.
Murianews, Jakarta – Tim gabungan dari Polda Metro Jaya dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengamankan empat pria yang diduga mengaku-ngaku sebagai pegawai lembaga antirasuah.
Keempat oknum tersebut ditangkap di wilayah Jakarta Barat setelah kedapatan melakukan upaya pemerasan terhadap anggota DPR RI.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi penangkapan dilakukan pada Kamis (9/4/2026) malam. Para pelaku diduga melancarkan aksi dengan janji dapat mengatur penanganan perkara di KPK.
”Tim gabungan mengamankan empat orang yang diduga mengaku sebagai pegawai KPK. Dalam modusnya, oknum ini mengaku sebagai utusan pimpinan KPK yang diperintahkan untuk meminta sejumlah uang kepada anggota DPR,” ujar Budi dikutip dari Antara, Jumat (10/4/2026).
Dalam operasi penangkapan tersebut, petugas menyita barang bukti uang tunai sebesar USD 17.400 (sekitar Rp 270-an juta). Berdasarkan hasil penyelidikan awal, aksi permintaan uang ini diduga bukan pertama kalinya dilakukan oleh para pelaku.
Keempat tersangka kini telah dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan intensif guna mengungkap jaringan atau keterlibatan pihak lain dalam praktik penipuan ini.
Merespons kejadian ini, KPK mengeluarkan peringatan keras kepada instansi pemerintah maupun masyarakat luas.
Budi menegaskan, KPK tidak pernah menunjuk lembaga, organisasi, konsultan, maupun pengacara mana pun sebagai perwakilan resmi di luar struktur organisasi.
”KPK tidak pernah menunjuk ’perpanjangan tangan’ atau mitra dalam menjalankan tugas. Kami juga tidak pernah bekerja sama dengan media yang menggunakan nama mirip dengan KPK,” tegas Budi.
