Pemerintah Buka 30.000 Loker untuk Posisi Manajer Kopdes Merah Putih

Murianews, Jakarta – Pemerintah resmi meluncurkan rekrutmen besar-besaran untuk mengisi posisi 30.000 Manajer Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Pembentukan Kopdes Merah Putih, Zulkifli Hasan mengatakan, rekrutmen tahap pertama ini dibuka guna mencari talenta-talenta kompeten yang siap menjadi penggerak ekonomi desa.

”Negara memanggil putra-putri terbaik untuk hadir di desa, kelurahan, dan kampung nelayan. Mari kita kawal bersama agar yang terpilih benar-benar SDM terbaik demi Indonesia maju,” ujar Zulkifli dikutip dari Antara, Kamis (15/4/2026).

Seleksi ini dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh masyarakat umum dengan kriteria sebagai berikut:

• Pendidikan: Lulusan D3, D4, dan S1 dari semua jurusan.
• Akademik: Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75.
• Usia: Maksimal 35 tahun.

Calon pelamar dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui kanal resmi https://phtc.panselnas.go.id hingga batas waktu 24 April 2026.

Zulkifli menjelaskan, para manajer yang lolos seleksi nantinya akan bernaung di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Agrinas Pangan Nusantara.

Mereka akan mengawali masa tugas dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun.

”Nanti dua tahun di BUMN untuk dimatangkan lagi. Jika proses serah terima tepat dua tahun, maka selanjutnya mereka akan bergabung sepenuhnya di Koperasi Desa Merah Putih,” tambahnya.

Rampung...

Pemerintah menargetkan pembangunan 30.000 unit Kopdes Merah Putih dapat rampung secara bertahap pada periode Juni hingga Juli 2026.

Menko Pangan menegaskan, seluruh proses seleksi dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas biaya. Ia menjamin tidak ada pungutan dalam bentuk apa pun selama tahapan rekrutmen berlangsung.

Proses seleksi nasional ini dikoordinasikan oleh BP BUMN dengan dukungan lintas kementerian dan lembaga. Beberapa instansi yang terlibat antara lain Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PAN-RB, Kementerian Koperasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, serta Kementerian Keuangan.