Nekat Kavling Tenda Arafah, Penanda Milik KBIHU Dicopot Paksa Kemenhaj

Murianews, Makkah – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI mencopot paksa papan penanda kloter yang dipasang secara sepihak oleh sejumlah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) di area tenda maktab Arafah, Arab Saudi.

Selain membongkar paksa penanda ilegal tersebut, Kemenhaj juga melayangkan teguran keras kepada pihak perusahaan penyedia layanan atau syarikah yang kedapatan membiarkan aksi penempelan tersebut.

Berdasarkan hasil inspeksi mendadak, sejumlah tenda jamaah yang dikelola oleh syarikah Rakeen maupun Duyuful Bait didapati dipasangi kertas nama kloter dan logo tulisan KBIHU.

Pada kertas yang ditempel di pintu masuk tenda, pihak KBIHU bahkan sengaja mencantumkan logo syarikah agar terkesan sebagai penempatan resmi.

”Yang melakukan pengkavlingan ini adalah KBIHU. Mereka memilih tenda sendiri tanpa sepengetahuan dari Kementerian Haji dan Umrah. Yang tidak tertib tolong ditegur,” kata Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, Kamis (21/5/2026).

Dahnil memaparkan, tindakan indisipliner oknum KBIHU yang mengkavling tenda-tenda secara sepihak tersebut sangat merugikan jamaah calon haji lainnya.

Ia merujuk pada hasil evaluasi total penyelenggaraan ibadah haji tahun lalu, di mana perilaku ego sektoral serupa menyebabkan distribusi penempatan tidak merata hingga banyak jamaah calon haji yang telantar dan tidak mendapatkan fasilitas tenda.

Wamenhaj secara khusus meminta dan memperingatkan pihak syarikah untuk memperketat pengawasan dan tidak membiarkan KBIHU mengatur sendiri layout tenda jemaah, baik saat berada di Arafah maupun di Mina (Armuzna).

Sanksi...

Ia menegaskan kembali otoritas regulasi yang memiliki hak mutlak untuk mengatur penempatan posisi jamaah calon haji di tenda Arafah sepenuhnya adalah kewenangan di bawah kendali Kemenhaj RI, bukan ormas atau kelompok bimbingan swasta.

Lebih lanjut, Wamenhaj mengingatkan akan ada sanksi berlapis dan sangat tegas bagi pengurus KBIHU yang terbukti tidak tertib dan melanggar aturan di lapangan. Sanksi terberat yang disiapkan pemerintah adalah pencabutan izin operasional lembaga secara permanen.