Dapat Persetujuan Menhut Raja Juli, Yon TP Bisa Dibangun di Hutan

Murianews, Jakarta – Menteri Kehutanan atau Menhut Raja Juli Antoni telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk dijadikan markas Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yon TP) TNI AD.

Bahkan SK tersebut telah secara resmi diserahkan kepada Menteri Pertahanan (menhan) Sjafrie Sjamsoeddin di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2026).

Dalam SK tersebut berbunyi jikapenyerahan lahan hutan tersebut merupakan bagian penting untuk mendukung percepatan Pembangunan Yon TP.  

”Penyerahan keputusan ini merupakan langkah penting dalam memberikan kepastian hukum dan mempercepat penyiapan lahan bagi pembangunan satuan Yonif Teritorial Pembangunan,” bunyi keterangan Kemenhan, dikutip dari laman resminya, Selasa (28/7/2026).

Menhan Sjafrie mengatakan, setelah mendapatkan SK tersebut, pihaknya mengaku akan memanfaatkan kawasan hutan secara bijak, tertib dan terukur sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

Sementara Kepala Biro Informasi Pertahanan kemenhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan, sejauh ini sudah ada 17 SK PPKH yang diserahkan kepada Menhan untuk Pembangunan Markas Yon TP.

”Untuk Kementerian Pertahanan terdapat 17 SK PPKH dengan total luas sekitar 961,33 hektar,” ungkap dia dikutip dari Kompas.com.

Menurutnya, setelah adanya Sk tersebut pihaknya akan langsung melakukan eksekusi Pembangunan di lokasi yang sudah doitetapkan.

Kewajiban...

Meski demikian, TNI AD tetap harus memenuhi sejumlah kewajiban administrasi lanjutan, termasuk penataan batas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021.

”Proses pembangunan dapat berjalan secara paralel dengan pemenuhan kewajiban tersebut sesuai ketentuan,” ucap dia.