Pemkab Grobogan Fokus Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Dani Agus
Selasa, 12 Desember 2023 22:09:00
Murianews, Grobogan – Sejumlah indikator keberhasilan pengawasan internal pada pemerintahan di Kabupaten Grobogan 2023 mengalami penurunan. Terkait hal ini, Pemkab Grobogan, Jawa Tengah akan memfokuskan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sekda Grobogan Anang Armunanto menjelaskan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Grobogan Tahun 2022 sebesar 73,37 persen dan masuk kategori Rentan. Prosentase itu turun jika dibandingkan hasil SPI pada Tahun 2021 yang sebesar 76,9 (kategori Waspada).
”Maturitas SPIP oleh BPKP, Monitoring Center For Prevention (MCP) Tahun 2023, dan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) menjadi indikator keberhasilan pengawasan internal pemerintah daerah,” terang Anang saat membuka Rakor Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan 2023 di Hotel 21 Purwodadi, Selasa (12/12/2023).
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menjadi tolok ukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupasi skala kecil. Pengawas Internal atau Inspektorat memiliki peran penting salah satunya pencegahan tindak pidana korupsi.
Inspektorat merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah (Bupati), melalui Sekretaris Daerah yang bersifat independen. Pengawasan internal merupakan tugas bersama, bukan hanya tugas Inspektorat/APIP saja.
Menurut Anang, beberapa area rawan yang menjadi perhatian yaitu terjadinya suap dan gratifikasi, penyalahgunaan pengelolaan barang dan jasa. Kemudian penyalahgunaan fasilitas kantor, konflik kepentingan pengelolaan SDM dan penyalahgunaan anggaran dinas.
Dijelaskan, SPI merupakan survei yang dilakukan oleh KPK bekerjasama dengan pihak ketiga yang independen. Yakni, dengan memeriksa populasi sampel internal, eksternal dan ekspert di lingkungan pemerintah daerah.
Dalam pelaksanaan kegiatan Larwasda ke depan tidak hanya merefleksi dan berdiskusi mencari solusi atas kendala bidang pengawasan yang menjadi isu aktual di masyarakat.
Tetapi diharapkan mendorong pemberian penghargaan apresiasi terhadap OPD, dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik secara langsung maupun tidak langsung.
