Prabowo Ajukan Pejabat Pengelola Anggaran Besar Jadi Bintang Tiga
Dani Agus
Rabu, 17 Januari 2024 23:20:00
Apresiasi Pembaca
Kirimkan apresiasi Anda untuk mendukung jurnalisme bersih dan profesional Murianews.com
Syarat dan Ketentuan
Definisi Apresiasi Pembaca adalah fitur dukungan dari pembaca kepada Murianews.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
Murianews.com tidak berkewajiban memberikan balasan atas kontribusi, namun kami menghargai setiap dukungan yang diberikan.
Murianews, Jakarta – Calon Presiden (Capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto menyampaikan beberapa hal dalam acara Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2024).
Prabowo mengaku telah mengajukan agar pejabat yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola anggaran negara hingga triliunan rupiah bisa mendapatkan pangkat bintang tiga.
”Ada pejabat yang mengendalikan triliunan dalam kontrak-kontrak, pangkatnya sama dengan pejabat yang kerjanya rutin. Ini saya ajukan sudah 2-3 tahun untuk jabatannya dinaikkan. Mungkin tidak dari segi gaji, tapi segi penghormatan,” kata Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Namun, dia mengakui usulan agar pejabat-pejabat itu mendapatkan bintang tiga belum bisa diwujudkan karena persoalan birokrasi.
”Saya mau usulkan pejabat-pejabat di Kementerian Pertahanan yang mengendalikan anggaran begitu besar, diberi bintang tiga. Tapi sampai sekarang ya mungkin birokrasi dan sebagainya, masih belum tembus,” ujar Prabowo, dilansir dari Suara.com.
Prabowo menjelaskan, bahwa hal itu diperlukan lantaran pejabat yang bertanggungjawab mengelola anggaran besar disebut harus memiliki kualitas hidup yang baik. Dengan begitu, tindak pidana korupsi yang berpotensi dilakukan para pejabat bisa dicegah.
”Jadi, kita perbaiki kualitas hidup, kita tingkatkan gaji-gaji semua pejabat, semua penyelenggara negara. Kita mampu. Saya sudah hitung dengan tim pakar saya, Indonesia negara kaya bukan negara miskin. Kita mampu, kita tingkatkan kualitas hidupnya, kita jamin kualitas hidupnya dengan berbagai sistem,” tambah dia.
