Murianews, Jakarta – BPJS Kesehatan mengalami defisit sekitar Rp 20 triliun. Kondisi ini disebabkan beberapa hal, namun yang dinilai paling utama adalah soal utilisasi.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, yang paling membebani dalam defisit itu adalah utilisasi atau jumlah pelayanan di tempat layanan kesehatan.
Menurut Ghufron saat ini kepercayaan masyarakat terhadap BPJS Kesehatan telah meningkat tajam. Hal tersebut menyebabkan utilisasi layanan BPJS Kesehatan semakin meningkat.
”ulu cuma 252 ribu sehari, sekarang 1,7 juta sehari. Melompatnya berapa? Itu. Kalau utilisasi kita harus bayar,” kata dia di DPR RI, Rabu (13/11/2024), dilansir dari Detik.com.
Gufron menyebut, peserta yang menunggak iuran BPJS Kesehatan tidak terlalu membebani. Besarannya disebut kecil dalam beban defisit badan tersebut.
Ghufron mengatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan memang menjadi salah satu cara mengatasi defisit tersebut. Namun, dia menegaskan opsi itu belum tentu akan diambil.
Dia pun menegaskan belum ada rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada 2025. ”Jadi saya tidak bilang harus naik atau apa. Tetapi di Perpres 59 seperti itu,” ungkapnya.
Ghufron mengatakan terkait iuran, tarif, hingga manfaat BPJS Kesehatan telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam aturan itu, per 2 tahun iuran memang dibolehkan naik, namun harus melalui evaluasi pemerintah.
