Jumlah ini terdiri dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus ditanggung jamaah sebesar Rp 65.372.779 dan nilai manfaat yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp 28.016.905,5.
Jumlah tersebut naik sekitar Rp 9 juta dari tahun ini. Di mana Bipih tahun 2024 berkisar di angka Rp 56 juta.
Besaran biaya haji tahun 2025 itu masih sebatas konsep. Rencananya, kepastian besaran biaya haji tahun 2025 akan dipastikan bulan Januari mendatang.
Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj mengkritik usulan pemerintah menaikkan biaya perjalanan ibadah haji (bipih) di tahun 2025.
Mustolih mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal menginginkan biaya haji agar tak memberatkan jemaah. Namun, pemerintah justru mengusulkan kenaikan ongkos yang dibebankan ke jemaah.
”Meski masih sebatas konsep dan usulan, namun biaya yang disampaikan pihak Kemenag terlalu tinggi sehingga belum mencerminkan visi dan mandat dari Presiden Prabowo Subianto,” kata Mustolih dalam keterangan tertulis, Selasa (31/12/2024), dilansir dari CNNIndonesia.
Murianews, Jakarta – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp 93.389.684,99.
Jumlah ini terdiri dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus ditanggung jamaah sebesar Rp 65.372.779 dan nilai manfaat yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp 28.016.905,5.
Jumlah tersebut naik sekitar Rp 9 juta dari tahun ini. Di mana Bipih tahun 2024 berkisar di angka Rp 56 juta.
Besaran biaya haji tahun 2025 itu masih sebatas konsep. Rencananya, kepastian besaran biaya haji tahun 2025 akan dipastikan bulan Januari mendatang.
Meski demikian, konsep biaya haji 2025 itu mendapat kritikan dari sejumlah pihak. Salah satunya dari Ketua Komisi Nasional (Komnas) Haji.
Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj mengkritik usulan pemerintah menaikkan biaya perjalanan ibadah haji (bipih) di tahun 2025.
Mustolih mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal menginginkan biaya haji agar tak memberatkan jemaah. Namun, pemerintah justru mengusulkan kenaikan ongkos yang dibebankan ke jemaah.
”Meski masih sebatas konsep dan usulan, namun biaya yang disampaikan pihak Kemenag terlalu tinggi sehingga belum mencerminkan visi dan mandat dari Presiden Prabowo Subianto,” kata Mustolih dalam keterangan tertulis, Selasa (31/12/2024), dilansir dari CNNIndonesia.
Merumuskan Ulang BPIH...
Mustolih menangkap kekecewaan masyarakat atas usulan itu. Terlebih lagi kondisi perekonomian saat ini sedang tidak baik-baik saja.
Dia juga menyinggung janji Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i yang menyebut akan menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji ke angka Rp 85 juta.
Mustolih meminta Kemenag merumuskan ulang BPIH dan Bipih untuk tahun 2025. Menurutnya, banyak aspek yang bisa ditekan sehingga biaya haji tahun depan tak naik.
Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq menilai pemerintah belum serius menurunkan biaya perjalanan haji yang ditanggung oleh calon jemaah haji. Salah satu indikatornya adalah kenaikan Bipih 2025 menjadi Rp 65,3 juta dari Rp 56 juta di tahun 2024.
Politikus PKB itu menyebut, prinsip utama dalam penyelenggaraan haji adalah memastikan biaya yang dibebankan kepada jemaah tetap terjangkau tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Apalagi penurunan biaya perjalanan ibadah haji merupakan salah satu komitmen dari Presiden Prabowo Subianto.
”Saat ini, pemerintah belum sepenuhnya mematuhi arahan Presiden RI untuk menurunkan biaya haji dengan efisiensi yang tetap menjaga kualitas pelayanan,” kata Maman di gedung DPR, Jakarta Senin (30/12/2024), dilansir dari Kompas.tv.
Maman menegaskan, memang ada penurunan angka BPIH jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun lalu BPIH ditetapkan sebesar Rp 93.410.268,26, tahun ini turun menjadi Rp93.389.684,99.
”Jadi kalau BPIH 2025 memang turun, tapi turunnya cuman sekitar Rp20 ribu. Jadi tidak signifikan dan jauh dari harapan masyarakat. Apalagi Bipih yang ditanggung jamaah justru naik cukup besar dari Rp 56 juta di 2024 menjadi Rp 65,3 di tahun 2025,” katanya.
