Murianews, Rembang – Ada beberapa program prioritas Pemkab Rembang, Jawa Tengah pada tahun 2025 ini. Selain masalah penurunan stunting, angka kemiskinan di Kabupaten Rembang juga menjadi fokus utama pada 2025.

Hal ini dilakukan karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rembang, tingkat kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar 14,02 persen.

Angka tersebut memang trennya menurun jika dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 14,17 persen. Namun, Pemkab Rembang terus berupaya menekan kemiskinan hingga mendekati 0 persen pada 2045, sesuai dengan target pemerintah pusat.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rembang Affan Martadi menyampaikan, sesuai SK Bupati Nomor 400.9.14/1909/2024, pada 2025 terdapat 15 desa yang menjadi lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem.

Desa-desa tersebut meliputi Karangasem di Kecamatan Bulu, Woro di Kecamatan Kragan, Bangunrejo di Kecamatan Pamotan, Tuyuhan di Kecamatan Pancur, Bancang di Kecamatan Sale, dan Glebeg di Kecamatan Sulang.

Sementara itu, di Kecamatan Sedan, desa-desa prioritas meliputi Sidomulyo, Menoro, Mojosari, Candimulyo, dan Sidorejo. Di Kecamatan Sluke, lokasi prioritas adalah Desa Labuhan Kidul, Bendo, dan Manggar.

Affan menyebut, sejumlah tantangan utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Tantangan tersebut meliputi lambatnya penurunan angka kemiskinan, tingginya kerentanan sosial, dan sulitnya menurunkan tingkat ketimpangan.

Untuk itu, dibutuhkan penguatan kebijakan dan kelembagaan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 136 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 53 Tahun 2020.

Penajaman Intervensi... 

Selain itu, menurut Affan, diperlukan penajaman intervensi, baik melalui program maupun anggaran, dengan pendekatan yang lebih terfokus.

Pendekatan tersebut mencakup peningkatan pemanfaatan data, pemahaman pengambilan kebijakan, serta kapasitas analisis tim teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).

Ia menjelaskan, ada delapan kunci percepatan penanggulangan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem, yang mencakup dukungan politik, komitmen, dan kesungguhan dalam pelaksanaan kebijakan.

KEmudian, efektivitas perencanaan dan penganggaran juga harus ditingkatkan, diikuti dengan penguatan peran TKPK, serta penyusunan kebijakan yang terkoordinasi dan sinergis.

Penggunaan data yang seragam, seperti sinergi P3KE dan DTKS, perlu dilakukan, selain pengendalian inflasi dan stabilitas harga pangan. Inisiatif program baru atau pengembangan skala program yang efektif juga menjadi bagian dari strategi, bersama dengan keterlibatan aktif stakeholder dan dunia usaha.

”Perangkat daerah yang ikut mengintervensi perlu cermat dalam menentukan kegiatan hingga subkegiatan supaya benar-benar apa yang kita lakukan bisa terkoordinasi,” katanya, dilansir dari laman Pemkab Rembang.