Dalam peringatan tersebut KSPI mengangkat enam isu utama yang menjadi tuntutan kaum buruh. Yaitu, penghapusan sistem outsourcing, pengesahan RUU Pekerja Rumah Tangga (PRT), perlindungan buruh dalam UU Ketenagakerjaan yang baru.
Berikutnya, realisasi upah layak, pengesahan RUU Perampasan Aset, serta pembentukan satgas untuk mencegah PHK massal.
Murianews, Jakarta – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) akan digelar di kawasan Monas, Jakarta, pada Kamis (1/5/2025). Pada peringatan May Day besok, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan hadir.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sekaligus Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto mengonfirmasi bahwa Presiden akan menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang digelar di kawasan Monas.
”Teman-teman panitia Serikat Buruh memang betul mengirimkan undangan kepada Bapak Presiden dan beliau memutuskan insyaallah akan berkenan hadir dalam acara peringatan May Day tersebut,” ujar Mensesneg Prasetyo Hadi dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu (30/4/2025), dilansir dari Antara.
Ia menegaskan, kehadiran Presiden dalam acara tersebut merupakan bentuk komitmen dan perhatian besar terhadap peran penting buruh dalam pembangunan ekonomi nasional.
”Bagi Bapak Presiden dan pemerintah, buruh adalah elemen kunci dalam perekonomian kita yang tidak terpisahkan. Karena itu perhatian beliau sangat besar terhadap sinergi antara pemerintah, sektor swasta, pengusaha, dan para pekerja," ujar Prasetyo Hadi.
Presiden Prabowo, kata Mensesneg, memandang ketiga unsur tersebut harus terus bekerja sama dalam membangun usaha serta memperkuat fondasi ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Agenda May Day digelar Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di area Monas, Jakarta Pusat.
Isu Utama...
Dalam peringatan tersebut KSPI mengangkat enam isu utama yang menjadi tuntutan kaum buruh. Yaitu, penghapusan sistem outsourcing, pengesahan RUU Pekerja Rumah Tangga (PRT), perlindungan buruh dalam UU Ketenagakerjaan yang baru.
Berikutnya, realisasi upah layak, pengesahan RUU Perampasan Aset, serta pembentukan satgas untuk mencegah PHK massal.
