Jumlah anggota pansus maksimal 15 orang, dan penjadwalan akan dilakukan oleh Badan Musyawarah (Banmus) DPRD.
”Setelah dibahas, fraksi-fraksi berhak mengusulkan anggotanya sesuai dengan proporsionalnya. Maksimal anggota pansusnya ada 15 orang. Banmus akan menjadwalkan pengumumannya secepat mungkin biar segera tertangani,” terangnya.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang menghormati keputusan DPRD Rembang yang membentuk Pansus PPPK.
Wakil Bupati Rembang Muhammad Hanies Cholil Barro menyampaikan, pihaknya mempersilakan DPRD menjalankan tugas pengawasan sesuai mekanisme yang berlaku.
Menurutnya, pembentukan pansus merupakan bagian dari dinamika demokrasi dan upaya bersama untuk mencari solusi terbaik bagi kebijakan pengangkatan PPPK.
”Saya sudah berkomunikasi dengan Bapak Bupati, dan kami mempersilakan DPRD untuk membentuk pansus bila memang dianggap perlu. Ini bagian dari upaya bersama untuk mencari solusi terbaik,” ujar Hanies.
Ia menambahkan, sikap tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dan kehati-hatian pemkab dalam memastikan setiap kebijakan tetap sejalan dengan regulasi nasional serta menjaga stabilitas fiskal daerah.
Melalui kerja sama yang sinergis dengan DPRD, Pemkab Rembang menegaskan komitmennya terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan aparatur sipil negara secara berkelanjutan.
Murianews, Rembang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang, Jawa Tengah, membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengkaji kebijakan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pembentukan pansus DPRD disepakati dalam Rapat Paripurna Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada Senin (5/5/2025), dan langsung ditindaklanjuti dengan rapat keanggotaan pada hari yang sama.
Keputusan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap kebijakan pengangkatan PPPK.
Anggota DPRD Rembang Puji Santoso menyampaikan kekhawatiran atas jumlah formasi PPPK yang diusulkan, yakni sebanyak 2.953 orang.
Menurutnya, hal ini dapat memperbesar belanja pegawai yang saat ini telah mencapai 39,5 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), yang mengamanatkan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari APBD.
”Implementasinya diberi waktu lima tahun sejak diundangkan. Yaitu tahun 2027,” jelas Puji, dilansir dari laman Pemkab Rembang, Selasa (6/5/2025).
Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi hingga tahun 2027, ia mengingatkan akan adanya sanksi administratif.
Tugas Pengawasan...
Tahap berikutnya adalah pengumuman susunan keanggotaan pansus, termasuk ketua dan wakil ketua, setelah fraksi-fraksi menyampaikan usulan anggotanya secara proporsional.
Jumlah anggota pansus maksimal 15 orang, dan penjadwalan akan dilakukan oleh Badan Musyawarah (Banmus) DPRD.
”Setelah dibahas, fraksi-fraksi berhak mengusulkan anggotanya sesuai dengan proporsionalnya. Maksimal anggota pansusnya ada 15 orang. Banmus akan menjadwalkan pengumumannya secepat mungkin biar segera tertangani,” terangnya.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang menghormati keputusan DPRD Rembang yang membentuk Pansus PPPK.
Wakil Bupati Rembang Muhammad Hanies Cholil Barro menyampaikan, pihaknya mempersilakan DPRD menjalankan tugas pengawasan sesuai mekanisme yang berlaku.
Menurutnya, pembentukan pansus merupakan bagian dari dinamika demokrasi dan upaya bersama untuk mencari solusi terbaik bagi kebijakan pengangkatan PPPK.
”Saya sudah berkomunikasi dengan Bapak Bupati, dan kami mempersilakan DPRD untuk membentuk pansus bila memang dianggap perlu. Ini bagian dari upaya bersama untuk mencari solusi terbaik,” ujar Hanies.
Ia menambahkan, sikap tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dan kehati-hatian pemkab dalam memastikan setiap kebijakan tetap sejalan dengan regulasi nasional serta menjaga stabilitas fiskal daerah.
Melalui kerja sama yang sinergis dengan DPRD, Pemkab Rembang menegaskan komitmennya terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan aparatur sipil negara secara berkelanjutan.
