Agus menilai bahwa di satu sisi, kunker penting untuk menambah referensi anggota DPRD agar bisa menjalankan fungsinya sebagai legislator dan diterapkan di Kota Ukir.
”Kalau kunker, harus dapat referensi (kebijakan), perbandingan yang bisa diimplementasikan di Kabupaten Jepara,” jelas Agus.
Namun di sisi lain, Agus mengaku tak masalah dengan pengurangan jumlah kunker tersebut. Bagi dia, anggaran tersebut lebih baik digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Terutama terkait dengan infrastruktur.
Murianews, Jepara – Jatah kunjungan kerja (kunker) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara, Jawa Tengah (Jateng) berkurang. Artinya, intensitas agenda para wakil rakyat untuk berkunjung ke luar daerah berkurang.
Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Agus Sutisna menyebutkan, agenda kunker yang sebelumnya empat kali dalam sebulan, kini dikepras separuhnya. Atau tinggal dua kali kunker.
Pengurangan jumlah kunker itu, kata Agus, sesuai dengan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
Agus mengungkapkan, tahun 2025 anggaran kunker dipotong sebesar Rp 7,9 miliar. Sebelumnya, anggaran kunker tahun ini sebesar Rp 15 miliar.
”Anggaran kunker dipotong separo. Tahun ini (kunker) tinggal dua kali. Tahun depan juga dikurangi,” sebut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, Jumat (1/8/2025).
Agus mengatakan, anggaran setiap kali perjalanan dinas kunker DPRD Jepara ke luar kota sebesar Rp 400 juta. Anggaran itu sudah lengkap untuk menginap di hotel selama dua hari tiga malam.
Namun jika tak menginap, anggarannya biasanya hanya terpakai sekitar Rp 200 juta.
Agus menyampaikan, daerah tujuan kunker DPRD Jepara tentatif. Biasanya, anggota DPRD akan memilih daerah yang memiliki nilai lebih dibanding Kabupaten Jepara.
Meningkatkan Pelayanan Masyarakat...
Agus menilai bahwa di satu sisi, kunker penting untuk menambah referensi anggota DPRD agar bisa menjalankan fungsinya sebagai legislator dan diterapkan di Kota Ukir.
”Kalau kunker, harus dapat referensi (kebijakan), perbandingan yang bisa diimplementasikan di Kabupaten Jepara,” jelas Agus.
Namun di sisi lain, Agus mengaku tak masalah dengan pengurangan jumlah kunker tersebut. Bagi dia, anggaran tersebut lebih baik digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Terutama terkait dengan infrastruktur.
”Daripada (anggaran) untuk perjalanan dinas (kunker), mending untuk bangun jalan, misalnya,” kata Agus.
Editor: Dani Agus
