Kepala Seksi Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rembang Achmad Makruf mengatakan, anggaran untuk mewaspadai bencana kekeringan tahun 2017 yang hanya Rp50 juta.
"Tahun lalu, kita dapat anggaran sekitar Rp 300 juta untuk penanganan kekeringan guna penyaluran bantuan air bersih," katanya.
Namun meski alokasi anggarannya minim, menurut Makruf, pihak BPBD diberikan keleluasaan guna mengajukan tambahan anggaran pada APBD Perubahan tahun 2017, apabila ternyata jatah dana tersebut tidak mencukupi.
“Jika dibandingkan dengan besaran jatah anggaran penanganan kekeringan pada tahun lalu, maka penurunannya sangat signifikan. Tetapi, kami dipersilakan mengajukan tambahan anggaran jika kenyataannya nanti, anggaran yang sudah dialokasi untuk tahun ini, kurang,” katanya.
Ia menyebutkan, musim kemarau tahun ini, kini mulai terasa, ditandai dengan hawa kelewat dingin pada dini hari dan udara kering pada tengah hari. Meskipun katanya, menurut prakiraan dari BMKG, musim kemarau diprediksi mulai berlangsung pada bulan Juli mendatang.“Selain menyiapkan anggaran untuk penanganan kekeringan dengan penyaluran bantuan air bersih, kami belum ada langkah lain misalnya pipanisasi. Sebab, pernah kita ajukan pipanisasi dari Mrayun, kaver anggaran dari pemerintah pusat belum ada. Sampai sekarang belum kami ajukan lagi,” katanya.Mengenai penyaluran bantuan air bersih, sampai dengan saat sekarang, belum ada satu pun pihak pemerintah desa yang mengusulkan. Sesuai dengan ketentuan pada tahun lalu, jika ada pihak pemerintah desa yang memerlukan bantuan air bersih, terlebih dahulu harus mengajukan surat ke BPBD.“Kalau dilihat cuaca, potensi kekurangan air bersih pada daerah kering, bisa terjadi. Namun kami lebih senang tidak ada kekeringan, ketimbang terjadi krisis air bersih. Soal anggaran yang telah terlanjur dialokasikan masih bisa dikembalikan ke kas daerah,” pungkasnya.
Editor : Kholistiono
Murianews,Rembang - Penanganan bencana kekeringan di 2017 pada BPBD Rembang hanya dianggarkan Rp 50 juta. Hal itu sangat berbeda jauh dengan tahun lalu, pemerintah kabupaten setempat mengalokasi anggaran Rp 300 juta guna kepentingan tersebut.
Kepala Seksi Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rembang Achmad Makruf mengatakan, anggaran untuk mewaspadai bencana kekeringan tahun 2017 yang hanya Rp50 juta.
"Tahun lalu, kita dapat anggaran sekitar Rp 300 juta untuk penanganan kekeringan guna penyaluran bantuan air bersih," katanya.
Namun meski alokasi anggarannya minim, menurut Makruf, pihak BPBD diberikan keleluasaan guna mengajukan tambahan anggaran pada APBD Perubahan tahun 2017, apabila ternyata jatah dana tersebut tidak mencukupi.
“Jika dibandingkan dengan besaran jatah anggaran penanganan kekeringan pada tahun lalu, maka penurunannya sangat signifikan. Tetapi, kami dipersilakan mengajukan tambahan anggaran jika kenyataannya nanti, anggaran yang sudah dialokasi untuk tahun ini, kurang,” katanya.
Ia menyebutkan, musim kemarau tahun ini, kini mulai terasa, ditandai dengan hawa kelewat dingin pada dini hari dan udara kering pada tengah hari. Meskipun katanya, menurut prakiraan dari BMKG, musim kemarau diprediksi mulai berlangsung pada bulan Juli mendatang.
“Selain menyiapkan anggaran untuk penanganan kekeringan dengan penyaluran bantuan air bersih, kami belum ada langkah lain misalnya pipanisasi. Sebab, pernah kita ajukan pipanisasi dari Mrayun, kaver anggaran dari pemerintah pusat belum ada. Sampai sekarang belum kami ajukan lagi,” katanya.
Mengenai penyaluran bantuan air bersih, sampai dengan saat sekarang, belum ada satu pun pihak pemerintah desa yang mengusulkan. Sesuai dengan ketentuan pada tahun lalu, jika ada pihak pemerintah desa yang memerlukan bantuan air bersih, terlebih dahulu harus mengajukan surat ke BPBD.
“Kalau dilihat cuaca, potensi kekurangan air bersih pada daerah kering, bisa terjadi. Namun kami lebih senang tidak ada kekeringan, ketimbang terjadi krisis air bersih. Soal anggaran yang telah terlanjur dialokasikan masih bisa dikembalikan ke kas daerah,” pungkasnya.
Editor : Kholistiono
