Setelah Petinggi, Kini BPD Jepara Juga Minta Motor Baru

Murianews, Jepara – Setelah para petinggi di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah (Jateng) mendapatkan kendaraan operasional baru, kini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga mengajukan hal yang sama. Mereka meminta agar dibelikan sepeda motor baru sebagai kendaraan operasional. Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Abpedsi) Kabupaten Jepara, Junaidi mengatakan, ada berbagai persoalan yang dihadapi BPD selama bekerja. Salah satunya adalah persoalan transportasi. Sejak tahun 2012, kendaraan dinas BPD tetap sama, yakni Honda Revo. Artinya, sepuluh tahun sudah kendaraan tersebut dipakai untuk bekerja belum berganti. Baca: Akhirnya N-Max Motor Dinas Petinggi di Jepara Segera Tiba ”Kalau bisa kami minta kendaraan dinas diperbarui,” kata Junaidi, Senin (3/7/2023). Meski begitu, Junaidi enggan memaksa pemerintah harus segera membelikan kendaraan dinas baru. Pihaknya hanya ingin pemerintah memikirkan hal itu agar kinerja BPD semakin optimal. Selain kendaraan dinas, Junaidi juga menyuarakan aspirasi para BPD yang belum seluruhnya terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan maupun Kesehatan. Kepesertaan itu sangat penting, mengingat setiap hari mereka bekerja di lapangan dengan risiko tak mudah. Menanggapi permintaan kendaraan dinas baru tersebut, Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta meminta para BPD bersabar. Sebab, saat ini keuangan pemerintah belum bisa untuk mengadakan kendaraan tersebut. Sebelumnya, para petinggi atau kepala desa se Jepara mendapatkan kendaraan dinas baru berupa Yamaha N-Max. Terkait hal itu, Edy menjelaskan bahwa seandainya pengadaan kendaraan dinas petinggi tidak dilakukan di awal tahun, dimungkinkan tidak akan terealisasi. Baca: Senangnya Petinggi Se-Jepara Punya N-Max Baru ”Anggaran tahun ini dan tahun depan banyak yang dialokasikan pada pelaksanaan Pemilu 2024,” jelas Edy. Sementara itu, terkait dengan kepesertaan BPJS, Edy meminta kepada Dinsospermades untuk segera mengurusnya. Untuk langkah awal, pihaknya memerintahkan agar BPJS Ketenagakerjaan segera diurus. ”Kita upayakan dulu BPJS Ketenagakerjaan, untuk Kesehatan nanti kita hitung dulu,” pungkas Edy.   Editor: Cholis Anwar