Komisi VIII DPR RI Beri Catatan Pelaksanaan Haji 2023

Murianews, Jepara – Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid memberi sejumlah catatan kepada pemerintah terkait pelaksanaan ibadah haji 2023. Ada banyak hal yang harus segera dibenahi dan ditata ulang.

Wachid mengatakan, insiden yang terjadi di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna) itu menjadi puncak kekacauan sistem haji tahun ini. Diketahui, pada puncak ibadah haji itu, terjadi kekacauan seperti tenda yang penuh melebihi kapasitas, makanan yang telat datang dan suasana keos. Peristiwa itu bahkan menyebabkan sejumlah jemaah haji wafat.

”Peristiwan di Armuzna itu tidak semata-mata kesalahan Kemenag (Kementrian Agaram RI, red). Tetapi syarikah atau perusahaan swasta yang bekerjasama dengan pemerintah Arab Saudi,” kata politisi Partai Gerindra itu, saat ditemui Murianews.com, saat acara Diseminasi Strategi Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Haji dan Sosialisasi BPIH 1444 H di Jepara, Selasa (25/7/2023).

Wachid mengungkapkan, insiden Armuzna dipicu oleh banyaknya jemaah haji reguler dan haji plus yang ikut bergabung. Rupanya, ada banyak jemaah lain yang berangkat lewat pihak lain dengan jalur berbeda dengan jemaah yang sudah tercatat oleh Pemerintah Indonesia.

Pihaknya menyebutkan, mereka berangkat salah satunya lewat Riyadh. Mereka rela membayar jauh lebih besar dibanding jemaah yang tercatat.

”Minimal biayanya Rp 450 juta. Ada yang sampai Rp 1 miliar per orang,” ungkap Wachid.

Masalahnya, setibanya di Armuzna, mereka asal bergabung dengan jemaah haji yang tercatat pemerintah. Tenda yang mestinya berkapasitas 50 orang, terisi sampai 75 orang. Situasi itu pun mengakibatkan jemaah terlantar dan kelaparan.

”Jadi jumlah jemaah haji 2023 ini bukan cuma 2 juta (dari seluruh negara, red), tetapi sampai 3 juta. Pemerintah tidak boleh hanya tinggal diam. Harus bersikap kepada pemerintah Arab Saudi,” tegas Wachid.

Editor: Dani Agus