Duh, Tren Kebakaran di Jepara Meningkat tapi Anggaran BBM Ludes

Murianews, Jepara – Pemadam kebakaran (damkar) Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, sedang risau karena anggaran bahan bakar minyak (BBM) ludes. Di sisi lain, saat ini tren atau intensitas kebakaran di Kota Ukir sedang meningkat.

Hal itu disampaikan oleh Kabid Damkar pada Satpol PP dan Damkar Jepara, Surana, Senin (19/8/2024). Pihaknya menyebutkan, sepanjang bulan Agustus 2024 ini saja, sudah ada 15 peristiwa kebakaran.

”Sejak Januari sampai Agustus ini sudah ada sekitar 70 kasus kebakaran yang kami tangani,” sebut Surana.

Surana menilai, saban musim kemarau, intensitas kebakaran di wilayah Kabupaten Jepara terus meningkat. Kebakaran di semak belukar mendominasi. Sisanya, kebakaran di gudang akibat overheat pada oven kayu, terutama gudang mebel. Ada pula kebakaran yang diakibatkan korsleting listrik.

”Kebakaran semak-semak biasanya akibat buang sampah, dikira sudah padam, padahal saat angin kencang bisa nyala dan membakar semua,” jelasnya.

Di saat intensitas tinggi, lanjut Surana, saat ini anggaran BBM dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara sudah ludes. Sebelumnya, anggaran itu sekitar Rp 50 juta.

Sementara BBM yang dibutuhkan setiap bulan mencapai sekitar Rp 7 juta. Ditambah lagi biaya perawatan kendaraan yang terus menerus karena kondisi kendaraan yang mulai usang.

”Biaya perawatan armada hanya dapat Rp 6 juta. Saat ini ban armada sebenarnya sudah mendesak untuk ganti, tapi belum bisa karena belum ada anggaran,” sebut Surono.

Dia juga menyebut jika enam armada damkar mengalami korosi. Hal ini menyebabkan biaya perawatan rutin cukup tinggi. Ia berharap, ada peremajaan kendaraan untuk mendukung aktivitas Damkar.

”Ada enam unit armada, tiga unit pompa dan tiga unit untuk suplai. Ini berada di tiga pos, yaitu Kalinyamatan, Induk, dan Bangsri,” ungkapnya.

Untuk menutup operasional, tim menggunakan dana talangan dari anggota. Hal ini dikhawatirkan justru akan mempersulit operasional tim damkar sendiri.

”Saat ini sudah diajukan tambahan di APBD Perubahan, tapi karena belum ada anggarannya, ditalangi dulu sama tim,” ujar Surana.

Jika dilihat dari jumlah armada, Surana mengatakan, masih kurang ideal. Kebutuhan riil armada jika dihitung sekitar delapan unit, dua untuk Pos Kalinyamatan, dua untuk Pos Bangsri, dan empat untuk Pos Induk di Kota. Sementara kebutuhan SDM seharusnya 48 orang, baru ada 31 orang.

”Petugas jaga dan lapangan sangat terbatas. Sementara, kami dibantu relawan dari warga sekitar tempat kejadian,” imbuh Surana.

Editor: Dani Agus