Ada klaster pencarian dan pertolongan (SAR), klaster pengungsian dan perlindungan, klaster logistik, klaster kesehatan, klaster pendidikan, dan klaster pemulihan.
Pembagian klaster ini, menurutnya, bertujuan untuk memastikan setiap pihak tahu tugasnya masing-masing agar penanganan bencana lebih efisien dan terorganisir.
’’Nanti pada kejadian kita sudah tahu siapa berbuat apa. Jadi tidak tumpang tindih dalam penanggulangan bencananya,’’ jelasnya.
Murianews, Jepara – Berdasarkan data BPBD Kabupaten Jepara, sebanyak sebelas kecamatan di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah masuk dalam zona rawan bencana banjir.
Wilayah itu yakni, Kecamatan Welahan, Mayong, Nalumsari, Kalinyamatan, Kedung, Pecangaan, Tahunan, Jepara, Bangsri, Mlonggo, dan Donorojo.
Selain banjir, tercatat empat kecamatan masuk zona rawan longsor, yakni Kecamatan Keling, Kembang, Batealit, dan Mayong.
Sedangkan wilayah yang masuk zona rawan angin kencang dan puting beliung meliputi, Kecamatan Tahunan, Mlonggo, Bangsri, Pecangaan, Kalinyamatan, dan Kedung.
Sementara di wilayah pesisir, abrasi pantai dan banjir rob menjadi ancaman tambahan. Fenomena petir juga diperkirakan terjadi di seluruh wilayah Jepara.
Kepala Pelaksana BPBD Jepara, Arwin Noor Isdiyanto menjelaskan, menurut BMKG, puncak hujan di Jepara diperkirakan terjadi Februari 2025.
Untuk itu, pihaknya mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan, terutama mereka yang tinggal di zona rawab bencana banjir, longsor, dan angin kencang.
’’Desember ini sifat curah hujannya tinggi, Januari 2025 nanti sangat tinggi, Februari 2025 tinggi sekali. Maret 2025 mulai menurun, dan selesai April. Kami sudah siapkan sistem penanggulangannya,’’ jelas Arwin.
Pembagian Klaster...
Usai apel kesiapsiagaan bencana di halaman Mapolres Jepara, Senin (9/12/2024), Arwin menjelaskan, penanggulangan bencana kini dibagi dalam enam klaster kerja berdasarkan SK Kepala BNPB Nomor 308 Tahun 2024.
Ada klaster pencarian dan pertolongan (SAR), klaster pengungsian dan perlindungan, klaster logistik, klaster kesehatan, klaster pendidikan, dan klaster pemulihan.
Pembagian klaster ini, menurutnya, bertujuan untuk memastikan setiap pihak tahu tugasnya masing-masing agar penanganan bencana lebih efisien dan terorganisir.
’’Nanti pada kejadian kita sudah tahu siapa berbuat apa. Jadi tidak tumpang tindih dalam penanggulangan bencananya,’’ jelasnya.
Editor: Zulkifli Fahmi
