Murianews, Jepara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara, Jawa Tengah (Jateng) berambisi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi anjlok.

Bupati Jepara Witiarso Utomo menyebutkan, dalam dua tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kota Ukir mengalami penurunan. Di mana, pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi di angka 4,63 persen.

Kemudian, meningkat pada tahun 2022 menjadi 5,95 persen. Lalu turun menjadi 5,17 persen pada tahun 2023.

”Lalu turun lagi ke angka 4,22 persen di tahun 2024,” sebut Wiwit Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara 2024-2029, di Pendapa Kartini, Selasa, (6/5/2025).

Menurut Wiwit, ada dua kunci utama untuk membangkitkan kembali pertumbuhan ekonomi Jepara. Pertama, peningkatan daya saing daerah dan pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk mempermudah aktivitas perekonomian.

Politisi PDI Perjuangan itu juga menekankan agar pembangunan ekonomi sebisa mungkin tidak merusak lingkungan, menjaga sumber daya alam (SDA), serta menjamin kesejahteraan sosial dalam jangka panjang.

Kedua, lanjut Wiwit, sumber daya manusia (SDM) harus unggul dan berkarakter. Menurutnya hal tersebut adalah modal yang penting guna membangun Jepara yang lebih baik, mempertahankan dan mengoptimalkan SDA yang ada di Jepara.

”Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita terus bergerak positif dari tahun ke tahun. Dari tahun 2024 IPM Kabupaten Jepara tercatat 74,32 lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah sebesar 73,87,” imbuhnya.

Mentalitas SDM... 

Meskipun baik secara angka, Wiwit menilai tetap perlu pembangunan mentalitas dan karakter SDM.

Terutama karakter khas masyarakat Jepara yang memiliki etos kerja yang tinggi, religius, menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan keagamaan, serta warisan budaya Jepara seperti industri ukir dan furnitur.

Wiwit menyampaikan pentingnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berbasis digital. Ia menambahkan hal tersebut bertujuan untuk menjawab tantangan global yang semakin dinamis.

Tata kelola pemerintahan berbasis digital juga berperan untuk meningkatkan integritas ASN (Aparatur Sipil Negara) yang berakhlak melalui perubahan mindset ASN agar memberikan pengabdian dan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

”Capaian indeks reformasi birokrasi yang sudah memuaskan yakni 82,30 harus tetap ditingkatkan,” ujar Wiwit.

Editor: Dani Agus