Murianews, Jepara - Pemerintah Kabupaten Jepara (Pemkab Jepara), Jawa Tengah (Jateng) menyiapkan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) di Pecangaan sebagai rintisan sekolah rakyat. Namun, sampai saat ini belum ada calon guru yang akan mengajar di sana.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara (Dinsospermades Jepara), Edy Marwoto menyatakan, saat ini persiapan Sekolah Rakyat baru sebatas penyediaan gedung. Di sisi lain, awal tahun ajaran baru 2025/2026 akan dimulai pada 14 Juli 2025 atau tinggal sepekan lagi.

“Memang benar awal tahun ajaran baru akan segera dimulai. Yang penting kita sudah siapkan (lokasi) di BLK Pecangaan. Infonya pekan depan ini dari Kementerian PU akan ke sini lagi,” kata Edy Marwoto saat dihubungi Murianews.com, Sabtu (5/7/2025).

Sampai saat ini, satuan tugas (satgas) penerimaan siswa dan guru Sekolah Rakyat disebut Edy masih di bawah kewenangan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI). Sehingga semua masih menunggu perkembangan selanjutnya.

Pihaknya menyampaikan, data calon siswa sekolah rakyat hasil sampling dari Kemensos RI sudah diberikan kepada Pemkab Jepara. Berdasarkan data yang diterima, ada sekitar 200 calon siswa yang masuk daftar ground checking. Namun sesuai dengan kapasitas BLK Pecangaan, yang akan diterima maksimal 100 siswa.

Beberapa calon siswa pun sudah dilakukan gorund checking. Bahkan, beberapa hari lalu Bupati Jepara sudah mendatangi rumah salah satu calon siswa Sekolah Rakyat.

“Ini sambil jalan kita ground checking. Beberapa memang memenuhi syarat dan mau sekolah di sekolah rakyat. Tapi kan, kita tidak berani terima dulu. Sementara memang, beberapa anak sudah mendaftar di sekolah lain. Nanti tindaklanjutnya seperti apa kita menunggu petunjuk Kemensos,” jelas Edy Marwoto.

BLK Pecangaan Siap...

Edy Marwoto meyakini, dari sisi bangunan, BLK Pecangaan siap untuk menjadi Sekolah Rakyat sekaligus asrama. Namun saat ini belum ada sarana prasarana (sarpras) seperti meja, kursi, kasur dan kelengkapan lainnya. Saat ini, Pemkab Jepara masih menunggu arahan dari Satgas Sarpras untuk mengisi kebutuhan itu.

“Semuanya (sarpras) disuplay dari pusat, dari Kementerian PU,” ujar Edy.

Melihat kesiapan yang masih minim itu, Edy Marwoto menyebut, awal tahun ajaran baru Sekolah Rakyat tidak bisa berbarengan dengan sekolah umumnya. Sebab jika melihat tenggat waktu yang sempit, hanya sepekan, penyiapan sarpras dan lainnya hampir mustahil terealisasi.

Editor: Budi Santoso