”Kita kaji dan koordinasi dulu dengan BGN (Badan Gizi Nasional). Termasuk terkait kepastian pembayarannya,” kata Wiwit.
Jika mendapat lampu hijau, Bupati ingin progam MBG tidak hanya diurusi satu desa. Namun melibatkan beberapa desa. Sebab program itu memang membutuhkan anggaran besar.
Menurutnya hal itu akan mudah tercapai jika desa-desa membentuk Bumdesma. Tiap desa patungan menyetor modal sehingga terkumpul sesuai nominal yang dibutuhkan.
”Semisal satu desa modal Rp 200 juta, kalau sendirian butuh 6 tahunan. Tapi kalau enam desa bikin bumdesma maka bisa langsung jalan,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Wiwit, jika progam ini bisa dijalankan maka akan bisa menyumbang Pendapatan Asli Desa (PAD). Ujungnya juga bisa meningkatkan perekonomian di desa.
”Progam ini strategis karena Kopdes (Koperasi Desa Merah Putih) tidak menggarap MBG,” tandasnya.
Murianews, Jepara – Badan Usaha desa bersama atau Bumdesma Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah berminat menjadi penyedia makan bergizi gratis (MBG).
Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Desa Petekeyan, Rohman, kepada Bupati Jepara Witiarso Utomo saat program bupati ngantor di desa Krapyak, Kecamatan Tahunan, Kamis (24/7/2025).
Rohman mengatakan, saat ini program MBG memang sudah berjalan di Kecamatan Tahunan. Hanya saja, kebutuhan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dirasa masih memerlukan cukup banyak, sehingga pihaknya berminat menjadi salah satunya.
”Kita ingin anak-anak pelajar di desa kami juga dijangkau progam MBG,” ujar Rohman.
Untuk itu, Rohman mengusulkan agar progam MBG bisa dijalankan di tingkat desa. Anggarannya berasal dari APBDes masing-masing desa.
Menurutnya, berdasarkan ketentuan yang ada, sekitar 20 persen APBdes memang dialokasikan untuk ketahanan pangan.
”Mohon solusinya apakah bisa menggunakan anggaran itu,” harap Rohman kepada bupati.
Menaggapi tawaran itu, Witiarso Utomo mengatakan akan mengkajinya lebih dulu. Pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait boleh tidaknya APBDes digunakan untuk mengcover progam MBG.
Tak hanya satu desa...
”Kita kaji dan koordinasi dulu dengan BGN (Badan Gizi Nasional). Termasuk terkait kepastian pembayarannya,” kata Wiwit.
Jika mendapat lampu hijau, Bupati ingin progam MBG tidak hanya diurusi satu desa. Namun melibatkan beberapa desa. Sebab program itu memang membutuhkan anggaran besar.
Menurutnya hal itu akan mudah tercapai jika desa-desa membentuk Bumdesma. Tiap desa patungan menyetor modal sehingga terkumpul sesuai nominal yang dibutuhkan.
”Semisal satu desa modal Rp 200 juta, kalau sendirian butuh 6 tahunan. Tapi kalau enam desa bikin bumdesma maka bisa langsung jalan,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Wiwit, jika progam ini bisa dijalankan maka akan bisa menyumbang Pendapatan Asli Desa (PAD). Ujungnya juga bisa meningkatkan perekonomian di desa.
”Progam ini strategis karena Kopdes (Koperasi Desa Merah Putih) tidak menggarap MBG,” tandasnya.
Editor: Anggara Jiwandhana
