Jadi Tuan Rumah HUT Jateng, Jepara Pastikan Kondusifitas Wilayah

Murianews, Jepara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara, Jawa Tengah serius menyiapkan diri sebagai tuan rumah HUT Jateng. Salah satunya yaitu memastikan kondusifitas wilayah.

Upaya memastikan kondusifitas itu dengan cara berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan dan aparat keamanan.

Kapolres Jepara AKBP Erick Budi Santoso, menyampaikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Jepara saat masih terjaga berkat kerja sama seluruh elemen. Kota Ukir saat ini dalam kondisi adem ayem.

”Kamtibmas itu mahal harganya. Tapi menjaga keamanan tidak bisa hanya dilakukan oleh Polri saja, tapi perlu peran bersama seluruh masyarakat,” jelasnya saat bicara di rapat koordinasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di Gedung Shima, Jumat (15/8/2025) sore.

Sementara itu, Dandim 0719/Jepara Letkol Arm Khoirul Cahyadi mengingatkan agar kondusifitas masyarakat saat ini harus dipertahankan. Pihaknya menekankan pentingnya kepemimpinan yang responsif.

”Tipe kepemimpinan modern harus fast respon. Kita tidak boleh abai sedikit pun terhadap perkembangan di wilayah, baik skala daerah, nasional maupun internasional,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Jepara Witiarso Utomo memastikan bahwa saat ini Pemkab Jepara sudah siap menjadi salah satu tuan rumah HUT Jateng tersebut.

Dia menyiapkan betul karena akan ada 200 lebih pejabat dari 20 kabupaten/kota di Jateng yang hadir di Bumi Kartini.

Konser...

Sejumlah agenda besar akan memeriahkan perayaan tersebut di Jepara, antara lain konser NDX AKA, pertandingan sepak bola Liga 1, Jepara Art Carnival, dan berbagai event besar lainnya.

”Kami terus mematangkan persiapan untuk HUT ke-80 Jawa Tengah yang akan digelar meriah di Kabupaten Jepara,” jelas Wiwit.

Merespons situasi kondusifitas di wilayah lain, Wiwit menegaskan bahwa ruang dialog harus diutamakan demi menjaga stabilitas daerah.

Selain itu, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan kebijakan publik.

”Seperti partisipasi publik dan inklusivitas, kearifan lokal dan sensitivitas budaya, transparansi dan komunikasi terbuka, koordinasi terpadu lintas sektor, serta proporsionalitas dan keadilan. Keterlibatan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, dan dunia usaha sangat penting untuk menciptakan situasi kondusif yang mendukung pembangunan daerah,” ujarnya.

Editor: Cholis Anwar