Terlepas dari serapan, Mudhofir mengakui, di lapangan para petani masih ada yang mengalami kendala. Antara lain persoalan Kartu Tani yang tidak terisi saldo alokasi atau merasa alokasi pupuk bersubsidinya kurang.
Namun ketika diurai di lapangan, lanjut Mudhofir, ternyata ada beberapa perubahan dokumen administratif kependudukan yang membuat basis data Kartu Tani berubah.
“Misalnya ada petani yang sudah berubah KK (Kartu Keluarga), misalnya anaknya sudah menikah, itu dokumen kependudukanya kan akan berubah. Sedangkan perubahan itu tidak diperbarui, itu tidak bisa nge-link ke alokasi pupuk subsidi yang berbasis onlie. Basisnya ya, salah satunya dari data kependudukan itu,” imbuh Mudhofir.
Murianews, Jepara – Pupuk Subsidi di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah (Jateng) terus diserap para petani. Sampai akhir September 2025 ini, serapannya sudah mencapai 70 persen.
Kabid sarana prasarana dan penyuluhan pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara (DKPP Jepara), Mudhofir menyebut sampai saat ini serapan pupuk subsidi terbilang tinggi.
Dia menyebutkan, alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Jepara tahun 2025 sebanyak 24.295.000 kilogram. Rinciannya, terdiri dari 12.295.000 pupuk urea, 11.500.000 pupuk NPK, dan 100.000 pupuk organik.
Dari alokasi tersebut, sebagian besar sudah diserap hingga musim tanam (MT) 3 yang masih berjalan ini. Rinciannya, untuk jenis Urea berdasarkan I-Pubers sebanyak 435.217 kilogram, sedangkan berdasarkan Kartan sebanyak 421.113 kilogram.
Sementara jenis NPK, berdasarkan I-Pubers sudah terserap 582.363 kilogram, berdasarkan Kartan terserap 556.338 kilogram. Sedangkan jenis Organik, berdasarkan I-Pubers terserap 280 kilogram, sedangkan berdasarkan Kartan 158 kilogram.
“Serapan pupuk subsidi, terutama Urea dan NPK di Kabupaten Jepara relatif tinggi. Total sudah 70 persen dari alokasi,” sebut Mudhofir, Senin (29/9/2025).
Mudhofir menyebut, MT 3 ini akan berlangsung hingga Maret 2025. Sehingga dia memprediksi kebutuhan pupuk para petani akan meningkat di dua hingga tiga bulan ke depan. Untuk mengantisipasi itu, pemerintah akan berupaya mengajukan tambahan alokasi pupuk bersubsidi kepada pemerintah pusat.
“Nanti akan kami hitung kebutuhan pupuknya, seandainya memang kurang, maka kami akan minta tambahan alokasi. Prinsipnya, arahan dari Pak Bupati kan pertanian ini digenjot kencang, kebutuha petani kita fasilitasi semampu kita,” jelas Mudhofir.
Kendala...
Terlepas dari serapan, Mudhofir mengakui, di lapangan para petani masih ada yang mengalami kendala. Antara lain persoalan Kartu Tani yang tidak terisi saldo alokasi atau merasa alokasi pupuk bersubsidinya kurang.
Namun ketika diurai di lapangan, lanjut Mudhofir, ternyata ada beberapa perubahan dokumen administratif kependudukan yang membuat basis data Kartu Tani berubah.
“Misalnya ada petani yang sudah berubah KK (Kartu Keluarga), misalnya anaknya sudah menikah, itu dokumen kependudukanya kan akan berubah. Sedangkan perubahan itu tidak diperbarui, itu tidak bisa nge-link ke alokasi pupuk subsidi yang berbasis onlie. Basisnya ya, salah satunya dari data kependudukan itu,” imbuh Mudhofir.
Editor: Budi Santoso
