Rusak Akibat Demo, Gedung DPRD Jepara Direhab
Faqih Mansur Hidayat
Kamis, 20 November 2025 15:52:00
Murianews, Jepara – Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara, Jawa Tengah (Jateng) mulai direhab usai mengalami rusak parah akibat demonstrasi rusuh akhir Agustus 2025 lalu.
Pantauan Murianews.com, pekerja proyek sedang memasang instalasi listrik di ruang fraksi. Ruang ini memang mengalami kerusakan paling parah setelah dibakar demonstran.
Tak ada papan proyek yang terpampang seperti proyek-proyek pada umumnya. Area Taman Sari juga ditutup dengan banner hingga tak terlihat dari luar.
Rencananya, di ruang ini akan dipasang lantai baru, penyekat ruangan dan diberi mebeler baru.
Kabid Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jepara, Hanief Kurniawan menyebut, rehabilitasi gedung DPRD Jepara itu dimulai sejak pertengahan Oktober 2025 lalu.
Hanief menegaskan, pekerjaan proyek itu sepenuhnya di bawah kewenangan pemerintah pusat lewat anggaran pengamanan darurat di Kementerian Pekerjaan Umum.
Gedung DPRD Jepara menjadi satu dari empat paket pekerjaan di wilayah Jateng. Kerusakan Taman Sari sendiri relatif lebih ringan dibanding tiga daerah lain.
”Kalau anggarannya kami tidak tahu. Yang tahu hanya Kementerian Pekerjaan Umum (PU),” kata Hanief saat ditemui Murianews.com di kantornya, Kamis (20/11/2025).
Dana Kementerian...
Hanief menyebut, anggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian PU sebatas rehabilitas bangunan fisik hingga utilitas yang menempel. Seperti instalasi kelistrikan, perubahan lantai di ruang fraksi dan sebagian pagar luar yang rusak.
Diketahui, dalam demonstrasi rusuh saat itu, banyak perlengkapan dan peralatan kantor yang rusak bahkan dijarah. Sebagian bahkan dibakar.
”Kalau untuk mebeler, dibebankan kepada pemda,” ujar Hanief.
Terpisah, Sekretaris DPRD Jepara, Trisno Santoso menyebut, kebutuhan mebeler dan perlengkapan lainnya semula diajukan sebesar Rp 2,4 miliar melalui anggaran Biaya Tak Terduga (BTT). Namun akhirnya yang diakomodir hanya untuk kebutuhan-kebutuhan prioritas. Nilainya sebesar Rp 1,1 miliar.
”Tahun depan diajukan lagi Rp 1,2 miliar,” sebut Trisno.
Editor: Supriyadi
Murianews, Jepara – Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara, Jawa Tengah (Jateng) mulai direhab usai mengalami rusak parah akibat demonstrasi rusuh akhir Agustus 2025 lalu.
Pantauan Murianews.com, pekerja proyek sedang memasang instalasi listrik di ruang fraksi. Ruang ini memang mengalami kerusakan paling parah setelah dibakar demonstran.
Tak ada papan proyek yang terpampang seperti proyek-proyek pada umumnya. Area Taman Sari juga ditutup dengan banner hingga tak terlihat dari luar.
Rencananya, di ruang ini akan dipasang lantai baru, penyekat ruangan dan diberi mebeler baru.
Kabid Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jepara, Hanief Kurniawan menyebut, rehabilitasi gedung DPRD Jepara itu dimulai sejak pertengahan Oktober 2025 lalu.
Hanief menegaskan, pekerjaan proyek itu sepenuhnya di bawah kewenangan pemerintah pusat lewat anggaran pengamanan darurat di Kementerian Pekerjaan Umum.
Gedung DPRD Jepara menjadi satu dari empat paket pekerjaan di wilayah Jateng. Kerusakan Taman Sari sendiri relatif lebih ringan dibanding tiga daerah lain.
”Kalau anggarannya kami tidak tahu. Yang tahu hanya Kementerian Pekerjaan Umum (PU),” kata Hanief saat ditemui Murianews.com di kantornya, Kamis (20/11/2025).
Dana Kementerian...
Hanief menyebut, anggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian PU sebatas rehabilitas bangunan fisik hingga utilitas yang menempel. Seperti instalasi kelistrikan, perubahan lantai di ruang fraksi dan sebagian pagar luar yang rusak.
Diketahui, dalam demonstrasi rusuh saat itu, banyak perlengkapan dan peralatan kantor yang rusak bahkan dijarah. Sebagian bahkan dibakar.
”Kalau untuk mebeler, dibebankan kepada pemda,” ujar Hanief.
Terpisah, Sekretaris DPRD Jepara, Trisno Santoso menyebut, kebutuhan mebeler dan perlengkapan lainnya semula diajukan sebesar Rp 2,4 miliar melalui anggaran Biaya Tak Terduga (BTT). Namun akhirnya yang diakomodir hanya untuk kebutuhan-kebutuhan prioritas. Nilainya sebesar Rp 1,1 miliar.
”Tahun depan diajukan lagi Rp 1,2 miliar,” sebut Trisno.
Editor: Supriyadi
