Kasus Kekerasan di Sekolah Masih Tinggi, Begini Tanggapan Mendikdasmen

Murianews, Jepara – Menteri Pendidikan dasar menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu’ti menyadari angka kekerasan di lingkungan sekolah masih tinggi. Dibanding harus diselesaikan lewat jalur hukum, dia mendorong agar diselesaikan secara kekeluargaan.

Berdasarkan data Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), jumlah kasus kekerasan di satuan pendidikan tahun 2025 sebanyak 60 laporan. Angka itu naik dibandingkan 2024 sebanyak 36 kasus dan 15 kasus di tahun 2023.

Kekerasan fisik masih mendominasi laporan dengan angka 45 persen. Disusul kekerasan seksual 28,33 persen, psikis 13,33 persen, perundungan 6,67 persen, intoleransi dan diskriminasi 1,67 persen, lalu kebijakan yang mengandung kekerasan sebanyak 5 persen.

Sementara menurut data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), tren kasus kekerasan di sekolah selama enam tahun terakhir naik 600 persen.

Di tahun 2025, JPPI mencatat ada 641 kekerasan di satuan pendidikan. Mirisnya, 57,65 persen di antaranya merupakan kekerasan seksual.

”Problem kita adalah masih tingginya (angka) kekerasan (di sekolah). Hasil asesmen nasional masih tinggi. Kekerasan justru paling (nomor 1) banyak di sekolah. Yang kedua di rumah, lalu ketiga di masyarakat. Banyaknya video (kekerasan di sekolah) itu realitas,” ungkap Abdul Mu’ti saat berkunjung ke SMPN 1 Tahunan Jepara, Sabtu (3/1/2026).

Dalam berbagai situasi, kata dia, kasus kekerasan di sekolah masih diselesaikan lewat jaur hukum.

Dia menyatakan, telah menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) terkait penyelesaian kasus kekerasan di sekolah. Saat ini tinggal menindaklanjutinya dengan perjanjian kerja samanya. Namun sekarang kerja sama itu sudah berjalan.

Penerapan Restorative Justice... 

Dengan MoU itu, Abdul Mu’ti berharap agar tak semua kasus kekerasan di sekolah selesai di jalur hukum dan berbuntut pidana. Dengan MoU itu, dia mendorong adanya penerapan restorative justice atau penyelesaian secara kekeluargaan.

”Di MoU itu ada klausul restorative justice. Kita mendorong untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Aja sitik-sitik lapor polisi. Istilahnya ono rembuk ya dirembuk (Jangan sedikit-sedikit lapor Polisi. Istilahnya, kalau bisa dimusyawarahkan, ya dimusyawarahkan),” tutur Abdul Mu’ti.

Sebagai langka preventif, Abdul Mu’ti mendorong berjalannya program peningkatan peran guru wali. Selain bertugas memberikan materi akademik, guru juga harus lebih dekat dengan siswa.

”Selain mengajar, guru harus menemani murid dalam suka dan duka. Sehingga guru semakin dekat dengan murid,” jelasnya.

Editor: Dani Agus