Diberhentikan, Nasib Eks Guru Honorer di Jepara Kini Terkatung-katung

Murianews, Jepara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara, Jawa Tengah, telah memberhentikan ratusan guru honorer. Nasib mereka pun kini terkatung-katung.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan SDM (BKSDM) Jepara, ada 103 guru honorer yang masuk kategori R5 dan 52 honorer nondatabase Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Meskipun secara aturan sudah diberhentikan, ternyata sebagian dari mereka masih mengajar.

”Hari ini saya masih masuk (mengajar),” kata salah satu guru honorer di Kecamatan Tahunan yang enggan disebut namanya, Senin (5/1/2026).

Sudah 3,5 tahun menjadi guru mata pelajaran (mapel) pendidikan agama Islam (PAI) di salah satu sekolah dasar. Selama mengajar, dia mendapat honor Rp 500 ribu per bulan.

Dia mengaku sudah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan dan berstatus sertifikasi.

Pada 2024, dia mendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), namun tak lolos. Akibatnya, dia tak bisa masuk kategori R3 yang bisa lolos Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu maupun Paruh Waktu. Dia menjadi salah satu dari 52 honorer nondatabase BKN.

Kini, nasibnya dan ratusan guru honorer lainnya tak jelas. Di sisi lain, dia merasa masih ingin mengabdi menjadi guru.

Menunggu Kebijakan Pimpinan... 

Sampai saat ini, dia masih menunggu kebijakan dari pimpinan sekolahnya. Apakah akan tetap berlanjut mengajar atau tidak.

”Rencana masih tetap mengajar. Tapi kalau misalnya pimpinan minta berhenti, ya, mau bagaimana lagi? Tapi di sisi lain, jiwa saya sebagai pendidik, tetap ingin membagikan ilmu kepada anak-anak,” ujar dia.

Dia dan ratusan guru honorer lainnya sangat berharap pemerintah bijaksana menyikapi ini. Pada saat bersamaan, mereka juga terus berupaya melakukan negosiasi dengan Pemkab Jepara.

”Harapan kami bisa direkrut menjadi PPPK Paruh Waktu,” harap dia.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Jepara, Ary Bachtiar yang telah mengeluarkan surat pemberhentian itu menyebutkan, ada 88 guru honorer yang diusulkan mendapatkan formasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun sampai sekarang belum ada kejelasan.

”Kita memang sudah sampaikan, pegawai pemerintah hanya dua, yaitu PNS dan PPPK. Di luar itu tidak ada,” jelas Ary.

Ary menyampaikan, yang menjadi prioritas untuk mendapatkan formasi adalah mereka yang berstatus R3. Sedangkan R4 dan R5 tidak. Tapi pihaknya tetap berusaha mengusulkannya kepada pemerintah pusat.

Apakah mereka masih boleh mengajar? Ary menegaskan, berdasarkan aturan dan surat edaran tidak boleh.

Secara tegas, dalam SE yang telah dikeluarkan, pemerintah dilarang menganggarkan gaji/upah untuk pegawai nonASN atau dengan nama lainnya.

”Kalau (diperbolehkan), kita nanti menyalahi undang-undang ASN. Tapi kita tetap upayakan,” tegas Ary.

Editor: Dani Agus