Usai Tragegi Miras Maut Jepara, Polisi Rampas 5 Ribu Liter Alkohol

Murianews, Jepara – Polres Jepara, Jawa Tengah (Jateng) akhirnya turun tangan dengan merazia ribuan liter alkohol. Razia ini dilakukan usai adanya tragedi miras maut yang menewaskan tujuh orang.

Kapolres Jepara, AKBP Hadi Kristanto menyatakan, razia ini merupakan tindaklanjut dari tragedi tersebut. Pihaknya menginstruksikan kepada seluruh polsek jajaran melakukan razia miras.

Hasilnya, didapat minuman bermerek sebanyak 2.707 botol. Serta 2.769 liter minuman oplosan.

”Operasi ini kami laksanakan sesaat setelah musibah yang kemarin. Ini hasil penertiban dari seluruh kecamatan yang ada di Jepara,” sebut AKBP Hadi, Jumat (13/2/2026) saat konferensi pers.

Kapolres menyatakan, sejauh ini penertiban terhadap peredaran miras sudah sering dilakukan. Baik razia yang memang dijadwalkan maupun ketika anggota polisi melaksanakan patroli kamtibmas.

”Apabila saat anggota melaksanakan patroli, ada titik-titik masyarakat berkumpul yang ditemukan ada miras, kami juga amankan. Kami juga dor to dor ke warung atau tempat yang berpotensi melakukan penjualan (miras), kita juga lakukan pengamanan. Semua cara dan upaya kami lakukan,” jelas Hadi.

Secara masif... 

Pihaknya menegaskan akan terus melakukan operasi miras secara masif. Apalagi menjelang bulan suci ramadan. Selain oleh polisi, Hadi juga menggandeng semua pihak untuk memberantas peredaran miras dari cara paling sederhana, yaitu pencegahan di lingkungan masing-masing.

”Seluruh polsek melakukan hal ini. Tindaklanjutnya akan kami koordinasikan dengan pemerintah daerah,” imbuh dia.

Diketahui, sejauh ini para penjual miras yang diamankan aparat, hanya dikenakan pasal tindak pidana ringan (tipiring).

Dalam hal pemberantasan miras, Pemkab Jepara sebenarnya sudah punya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Regulasi itu menegaskan larangan miras di Jepara. Ancaman pidananya hukuman kurungan selama tiga bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50 juta.

Editor: Anggara Jiwandhana