Pembelian BBM Dibatasi, Nelayan Karimunjawa Sudah Sepekan Tak Melaut

Murianews, Jepara – Sebagian nelayan di Kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah (Jateng), sudah sepekan tak melaut. Pasalnya, mereka tak bisa membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite di SPBU.

Marlan, salah satu nelayan asal Dukuh Nyamplungan, Desa Karimunjawa mengaku tak bisa membeli pertalite di SPBU.

Kendati masih bisa beli solar untuk mesin diesel perahunya, dia tetap butuh pertalite untuk mengisi genset dan menghidupkan lampu penerangan saat melaut.

Marlan tak sendirian. Di kelompok nelayannya bernama Karya Lestari, ada 34 orang yang bernasib sama. Seminggu tak bisa melaut. Sebagai nelayan teri dan cumi, mereka memang butuh penerangan.

”Kalau solar, kami masih bisa beli pakai barcode My Pertamina. Tapi kalau pertalite untuk penerangan, kami tidak bisa beli di SPBU,” kata Marlan, Selasa (31/3/2026).

Biasanya, lanjut Marlan, para nelayan membeli pertalite di pengecer. Sekali melaut, setiap nelayan butuh sekitar 5-6 liter pertalite. Namun selama sepekan terakhir, pengecer tak diperbolehkan membeli dalam jumlah banyak di SPBU.

”Akhirnya kami tidak bisa melaut. Karena tidak ada BBM untuk penerangan,” ucap Marlan.

Para nelayan pun akhirnya terpaksa membeli langsung ke SPBU. Sebagai bentuk protes, para nelayan membawa gensetnya ke SPBU agar bisa mendapat pertalite. Antrean mengular puluhan meter di luar SPBU. 

Pembatasan...

”Kami mohon pemerintah bisa mengatasi masalah ini. Kami ini nelayan kecil, jangan dipersulit seperti ini. Kami orang kecil sudah susah cari nafkah, nyari pertalite untuk melaut saja kok, kesulitan,” harap Marlan.

Harapan serupa juga disampaikan Petinggi Desa Karimunjawa, Arif Setiawan. Dia menilai, kebijakan pembatasan hanya karena masalah barcode semestinnya terjadi.

”Warga saya berhari-hari enggak bisa melaut. Karena gensetnya enggak dapat pertalite,” kata Arif.

Diketahui, di Kepulauan Karimunjawa hanya ada satu SPBU. Di sisi lain, karena wilayah kepulauan, membeli di pengecer adalah solusi paling efektif.

Namun karena sekarang pengecer tak bisa kulakan seperti biasanya, maka mau tidak mau warga harus menempuh jarak cupuk jauh menuju SPBU. Otomatis, perlu biaya lebih untuk bisa mendapatkan BBM.

”Sekarang pengecer tidak boleh beli lagi. Warga akhirnya harus beli ke SPBU,” imbuh Arif.

Karena berada di wilayah tertingal, terdepan dan terluar atau 3T, sebut Arif, pemerintah harus memberikan kebijakan yang luwes dalam hal penggunaan sistem barcode ini.

”Kami butuh kebijakan luwes. Tidak hanya aturan saklek,” tegas Arif.

Kebijakan...

Menanggapi itu, Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian SDM Setda Jepara, Dwi Yogo enggan menyebut masalah itu dengan istilah pembatasan. Menurutnya, masalah itu pangkalnya adalah penggunaan barcode. Sebab pertalite merupakan jenis BBM bersubsidi.

Sebenarnya, kata dia, pihak Pertamina sudah memberikan waktu pembuatan barcode sejak dua tahun terakhir. Namun masih banyak yang belum mengurusnya. Nelayan hanya punya barcode untuk pembelian solar.

”Pertamina masih memberikan kesempatan untuk mengurus barcode sampai hari ini. Jadi istilah pembatasan kurang tepat. Tapi pemberlakuan sesuai aturan yang berlaku,” jelas Yogo.

Yogo menyampaikan, sehari sebelum Idulfitri lalu, permasalahan ini sudah dibahas dalam rapat bersama bupati dan Pertamina. Rencananya, rapat akan kembali digelar kemarin (30/3/2026). Namun karena bupati ada agenda pertemuan dengan gubernur, maka rapat ditunda.

Yogo menambahkan, pemerintah daerah akan memohon kepada BPH Migas agar memberikan kebijakan khusus kepada masyarakat Karimunjawa.

”Kami akan segera melaksanakan rapat untuk membahas itu dengan pihak-pihak terkait,” pungkas Yogo.

Editor: Supriyadi