Ratusan Sekolah di Jepara Butuh Perbaikan, Pemda Tak Sediakan Anggaran

Murianews, Jepara – Ratusan sekolah di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah (Jateng) butuh perbaikan demi keselamatan dan kenyamanan siswa dalam belajar.

Namun, Pemkab Jepara tahun ini tak menyediakan dana di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kabid Sekolah Dasar Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Jepara Husni Mubarok menyebut, ada 400 lebih sekolah dari tingkat PAUD-SMP di Bumi Kartini butuh perbaikan dengan kerusakan yang beragam.

Husni menyebut, pada tahun ini tak ada anggaran perbaikan atau revitalisasi yang bersumber dari APBD.

”Tahun ini nol rupiah. Enggak ada anggaran (revitalisasi) sama sekali. Kita semua serba efisiensi,” ungkap Husni.

Sebagai jalan keluar, pemkab hanya menunggu uluran tangan dari pemerintah pusat melalui dana revitalisasi di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Menurutnya, bupati bersama Kepala Disdikpora, telah menyerahkan proposal fisik kepada Kemendikdasmen.

”Yang diusulkan ada 400 lebih sekolah. Yang membutuhkan bantuan dan memang kondisinya dengan tingkat kerusakan minimal sedang. Sudah kita ajukan semuanya,” ujar Husni.

Mengandalkan Bantuan Kemendikdasmen... 

Jika disetujui, lanjut Husni, maka revitalisasi atau perbaikan sekolah rusak akan dilaksanakan tahun ini. Namun dia tidak bisa memastikannya. Diketahui, berdasarkan mandatory spending, pemerintah wajib mengalokasikan 20 persen anggaran dari APBD untuk sektor pendidikan.

Terpisah, Ketua Komisi C DPRD Jepara Nur Hidayat memastikan, APBD Jepara tahun 2026 untuk sektor pendidikan sudah sesuai mandatory spending.

Hanya saja, kegunaannya antara lain dialokasikan untuk gaji guru dan beasiswa. Seperti program bupati berupa Kartu Guru Sejahtera dan Kartu Sarjana.

”Untuk pendidikan sudah lebih dari 20 persen. Tetap kegunaannya tidak untuk program fisik (revitalisasi). Umpama ada pun untuk yang darurat-darurat, (jumlahnya) sedikit. Alokasinya untuk program seperti Kartu Sarjana dan Kartu Guru Sejahtera,” ungkapnya, Kamis (28/5/2026).

Sehingga, lanjut dia, pemerintah mengandalkan bantuan dari Kemendikdasmen. Meskipun dia paham betul bahwa itu belum pasti. Menurutnya, alokasi anggaran dari pemerintah pusat itu bergantung pada skala prioritas dan kecukupan anggaran.

”Insyaallah hampir 90 persen nanti terealisasi,” ucap politisi Nasdem itu.

Saat pembahasan Rancangan APBD 2026 tahun lalu, kata dia, eksekutif dan legislatif bersepakat untuk mengalokasikan anggaran 20 persen pada penguatan sumber daya manusia (SDM).

”Sehingga kita jor-joran di beasiswa dan hibah untuk guru TPQ, madrasah. Lewat Kartu Guru Sejahtera, itu kan tidak hanya untuk guru pendidikan formal saja, tetapi nonformal juga,” imbuh dia.

Di sisi lain, Nur Hidayat menilai bahwa jika ada sekolah rusak yang mendesak untuk diperbaiki, mestinya pemerintah bisa menggunakan biaya tak terduga (BTT).

Editor: Dani Agus