Masalah IPAL Membuat 9 SPPG di Jepara Dinonaktifkan BGN

Murianews, Jepara – Badan Gizi Nasional (BGN) menonaktifkan sembilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah (Jateng). Akibatnya, ribuan siswa tak menerima Makan Bergizi Gratis (MBG).

Berdasarkan salinan surat BGN Nomor: 2740/D.TWS/05/2026 tertanggal 25 Mei 2026 tentang pemberhentian operasional sementara, ada sembilan SPPG di Jepara yang dihentikan sementara operasionalnya.

Dalam surat itu, disebutkan alasan penonaktifan sementara karena instalasi pengolahan air limbah (IPAL) belum tersedia atau belum memenuhi standar yang ditetapkan. IPAL adalah sebagai sistem atau fasilitas yang dirancang khusus untuk memproses dan mengelola limbah cair, sehingga aman dibuang ke lingkungan atau dapat digunakan kembali.

Dengan pertimbangan risiko yang dapat ditimbulkan terhadap kualitas produksi, mutu gizi, dan keamanan pangan, maka BGN menonaktifkan sementara sembilan SPPG di Jepara itu.

Koordinator SPPG Kabupaten Jepara, Wildan Musthofa merasa sangat terbantu dengan adanya penonaktifan oleh BGN tersebut. Sebab dia menganggap itu salah satu bentuk pengawasan yang ketat.

Dia menyatakan, IPAL adalah syarat wajib setiap SPPG sebelum beroperasi. Namun dalam perjalanannya, sebagian IPAL SPPG tidak cukup menampung air limbah yang keluar.

"Sehingga menyebabkan banyaknya laporan masih meluber dan sebagainya," kata Wildan, Rabu (3/6/2026).

Lama Beroperasi...

Wildan menyebut, sembilan SPPG itu telah beroperasi lama. Sehingga sangat disayangkan karena tak memperhatikan kondisi IPAL.

Pihaknya memastikan masih ada peluang bagi SPPG itu untuk kembali beroperasi. Syaratnya, wajib memperbaiki sistem IPAL menjadi sesuai aturan.

"Nanti akan divalidasi dulu, pengajuan, baru keluar surat cabut penonaktifan operasional sementara itu. Itu kewenangannya BGN langsung," jelas Wildan.

Atas penonaktifan ini, Wildan mengimbau kepada seluruh SPPG, baik yang sudah atau belum beroperasi, agar menyiapkan betul seluruh persyaratan sesuai aturan. Salah satunya IPAL.

Dia menandaskan, penonaktifan ini tak hanya dilakukan saat sekarang saja. Melainkan akan ada gelombang-gelombang berikutnya.

"Kalau memang ada SPPG yang masih belum memenuhi syarat, akan kami laporkan kepada BGN. Semua harus sesuai syarat yang ditentukan. Ini juga menjadi perhatian seluruh SPPG, bahwa BGN ini tidak main-main," tegas Wildan.

Editor: Budi Santoso