Murianews, Kudus – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kudus menargetkan pencairan Bantuan Khusus (Bansus) sebesar Rp 53,7 miliar dari Pemkab Kudus rampung November 2024.

Sesuai rencana, dana tersebut diperuntukkan untuk 92 desa yang tersebar di sembilan kecamatan dengan total kegiatan 290 titik.

Kasi Aset Desa pada Dinas PMD Kudus Noorchayati mengungkapkan sebesar Rp 52 miliar merupakan usulan dari masyarakat ke anggota dewan.

Selain itu, terdapat Rp 500 juta menjadi bantuan untuk lima BUMDes. Setiap BUMDes mendapat Rp 100 juta.

”Bagi BUMDes untuk suntikan modal. Saat ini ada lima desa yang mendapat bantuan Pembangunan Kawasan Desa (PKP). Bantuannya sebesar Rp 500 juta, per desa Rp 100 juta,” ungkapnya kepada Murianews.com, Senin (23/9/2024).

Noorchayati menyebutkan, untuk Bansus, sebagain besar memang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.

Desa yang paling banyak mendapatkan bantuan itu adalah Desa Kalirejo, Kecamatan Undaan sebesar Rp 2,3 miliar. Desa itu memanfaatkan bantuan khusus untuk kegiatan pada lima titik.

”Yang paling banyak ada 10 titik kegiatan di Desa Ngembal Kulon, Kecamatan Jati dan Undaan Lor, Kecamatan Undaan. Desa Ngembal Kulon mendapat bantuan Rp 1,6 miliar, sedangkan Desa Undaan Lor mendapat 1,3 miliar,” jelasnya.

Selain bantuan dari Pemkab, beberapa desa mendapat bantuan dari provinsi. Bantuan gubernur pada tahun ini sebesar Rp 14,4 miliar.

Bantuan ini sifatnya diberikan langsung dari atas ke bawah. Bantuan ini dimanfaatkan untuk 49 desa dengan 85 titik kegiatan.

”Paling banyak Desa Jetis Kapuan dengan besaran Rp 750 juta dan Desa Ngembal Kulon Rp 625 juta. Memang ada desa yang dapat bantuan dari pemkab dan provinsi, seperti Desa Ngembal Kulon,” ungkapnya.

Ia menambahkan, bantuan ini ditujukan untuk mendongkrak pembangunan di desa pelosok. Dengan demikian, pembangunan di desa menjadi lebih merata.

Apalagi, pada tahun ini bantuan dari Pemkab Kudus meningkat, Sementara bantuan dari gubernur menurun.

”Hingga saat ini ada delapan desa dengan sembilan titik yang belum pencairan. Diusahakan November sudah bisa cair. Ada juga yang tidak cair karena kesalahan kewenangan,” pungkasnya.

Editor: Supriyadi