Sementara untuk belanja infrastruktur dari APBD dipastikan tidak terkena pemangkasan. Fokus utama anggaran tetap diarahkan untuk mendukung visi dan misi Bupati Kudus.
”Hasil efisiensi ini masih tertampung dalam alokasi belanja tidak terduga yang nantinya digunakan dalam APBD perubahan. Kemungkinan akan dibahas sekitar Juli-Agustus 2025. Saat ini BPK belum menyelesaikan audit, jadi SILPA-nya belum bisa dihitung pasti,” tutup Djati.
Murianews, Kudus – Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Kudus berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 50,6 miliar dalam APBD tahun ini. Hanya, capaian tersebut belum sesuai dengan target awal sebesar Rp 65 miliar.
Kepala BPKAD Kudus Djati Sholehah menjelaskan, efisiensi anggaran ini berasal dari pos belanja perjalanan dinas (SPPD), alat tulis kantor (ATK), dan kebutuhan aparatur. Meski demikian, tidak semua rencana efisiensi bisa terealisasi secara penuh karena adanya sejumlah pertimbangan teknis.
”Target Rp 65 miliar itu belum memperhitungkan sumber dana awal seperti DAK dan DBHCHT, dan sebagainya. Dana-dana itu sifatnya khusus, sehingga hasil efisiensi harus kembali ke sumber dana asal, seperti dana cukai yang memang harus kembali Bea Cukai,” jelasnya, Rabu (16/4/2025).
Karena adanya keterbatasan itu, pihaknya melakukan penyesuaian belanja sambil melihat potensi pendapatan daerah.
Djati berharap upaya digitalisasi dapat membantu mendukung efisiensi ke depan, meski masih diperlukan edukasi dan sosialisasi lebih lanjut ke perangkat daerah dan masyarakat.
”OPD harus terus beradaptasi. Semoga digitalisasi bisa mempercepat dan mempermudah proses penyerapan oendapatan secara efisien,” tambahnya.
Dari sisi rasionalisasi belanja, kontribusi terbesar berasal dari Sekretariat DPRD, yang memang memiliki anggaran cukup besar terutama untuk kegiatan kunjungan dinas.
Tidak terpangkas...
Sementara untuk belanja infrastruktur dari APBD dipastikan tidak terkena pemangkasan. Fokus utama anggaran tetap diarahkan untuk mendukung visi dan misi Bupati Kudus.
Salah satunya program Honorarium Kesejahteraan Guru Swasta (HKGS) atau tunjangan guru honorer yang memiliki alokasi lebih dari Rp 100 miliar, saat ini baru terealisasi sekitar Rp 59 miliar. Kekurangan itu nantinya akan ditutup dengan sebagian hasil efisiensi tersebut.
”Hasil efisiensi ini masih tertampung dalam alokasi belanja tidak terduga yang nantinya digunakan dalam APBD perubahan. Kemungkinan akan dibahas sekitar Juli-Agustus 2025. Saat ini BPK belum menyelesaikan audit, jadi SILPA-nya belum bisa dihitung pasti,” tutup Djati.
Editor: Anggara Jiwandhana
