Ia menambahkan, beberapa kecamatan di Kudus belum memiliki sekolah setingkat SMA, sehingga hal ini menjadi kebutuhan mendesak.
”Kami ingin memastikan akses pendidikan menengah juga merata dan dapat dijangkau semua kalangan, khususnya dari keluarga kurang mampu,” tegasnya.
”Kami akan terus berupaya dan menunggu kebijakan lebih lanjut. Kemensos sendiri menerima seluruh usulan dari pemda nanti akan disesuaikan dengan prioritas masing-masing daerah,” pungkas Satria.
Murianews, Kudus – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kudus masih menemui kendala, khususnya terkait syarat lahan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Plt Kepala Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus, Satria Agus Himawan menyatakan, pemerintah Kabupaten Kudus sebenarnya telah mengupayakan pengajuan pembangunan Sekolah Rakyat Kudus, namun terbentur syarat minimal luas lahan yang harus dipenuhi
”Kemensos meminta minimal 6 hektar, sedangkan lahan yang kami miliki baru 3 hektar,” jelasnya, Selasa (22/4/2025).
Kendati demikian, pihaknya tetap menunjukkan keseriusan dalam mengupayakan pembangunan tersebut. Hari ini, pihaknya telah menyampaikan paparan (desk) di hadapan Kemensos, Kementerian PUPR, dan Kementerian ATR, Selasa (22/4/2025).
”Alhamdulillah, semua berkas kami sudah lengkap dan sesuai arahan. Tadi sudah diserahkan, saat ini tinggal menunggu proses verifikasi,” tambahnya.
Satria menyebut, pihaknya juga telah menyampaikan solusi alternatif kepada Kemensos. Prioritas pembangunan Sekolah Rakyat di Kudus difokuskan untuk jenjang SMP atau SMA.
”Kalau untuk SD sudah aman, bahkan cenderung mengalami regrouping. Tapi untuk SMP dan SMA, masih banyak anak yang kesulitan melanjutkan pendidikan setelah lulus SD,” ungkapnya.
Belum miliki...
Ia menambahkan, beberapa kecamatan di Kudus belum memiliki sekolah setingkat SMA, sehingga hal ini menjadi kebutuhan mendesak.
”Kami ingin memastikan akses pendidikan menengah juga merata dan dapat dijangkau semua kalangan, khususnya dari keluarga kurang mampu,” tegasnya.
Pembangunan Sekolah Rakyat sendiri oleh Kemensos disebut akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2025, dengan target awal sebanyak 59 lokasi di seluruh Indonesia. Namun hingga kini belum diketahui kapan Kudus akan mendapatkan giliran.
”Kami akan terus berupaya dan menunggu kebijakan lebih lanjut. Kemensos sendiri menerima seluruh usulan dari pemda nanti akan disesuaikan dengan prioritas masing-masing daerah,” pungkas Satria.
Editor: Anggara Jiwandhana
